Ternyata Vietnam Jadi Panutan Korea Utara soal Reformasi

Sebuah fakta terungkap bahwa Korea Utara memandang Vietnam sebagai panutan dalam isu reformasi.

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 26 Feb 2019, 07:01 WIB
ilustrasi bendera Vietnam (AFP)

Liputan6.com, Hanoi - Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Korea Utara diketahui telah mempelajari dengan seksama keberhasilan reformasi di Vietnam, yang berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial, kata seorang penasihat pemerintah Vietnam.

Delegasi dari Korea Utara telah mengunjungi Vietnam selama tiga tahun terakhir, dan mereka diketahui "sangat tertarik" pada transisi ekonomi negara Asia Tenggara itu, kata Le Dang Doanh, mantan penasihat perdana menteri Vietnam.

Dikutip dari CNBC pada Senin (25/2/2019), tim Korea Utara ingin tahu bagaimana Hanoi mempersiapkan dan melakukan reformasi, serta implikasi politik yang dibawa oleh perubahan tersebut.

Delegasi Korea Utara juga mempelajari bagaimana Vietnam berhasil menormalkan hubungan politik dan ekonomi dengan Amerika Serikat (AS), kata Doanh, yang sekarang menjadi rekan senior di perguruan tinggi ekonomi Universitas Nasional Hanoi.

Serangkaian reformasi yang dilakukan pada 1980-an dan 1990-an membuka jalan bagi Vietnam --yang dikuasai komunis-- untuk memasuki kembali pasar global, dan menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Bahkan di tengah reformasi, Vietnam telah berhasil mempertahankan kontrol ketat atas rakyat dan ekonominya, dan secara luas disebut-sebut sebagai model potensial yang ingin diikuti oleh Korea Utara.

 

Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Reformasi adalah Proses yang Sulit

Replika bendera AS dan Korea Utara dijual di sebuah toko di Hanoi, Vietnam, jelang pertemuan kedua antara Donald Trump dan Kim Jong-un (AP/Hau Dinh)

Menurut Doanh, transisi ekonomi Vietnam telah berhasil "memobilisasi seluruh dinamisme, kreativitas, dan memberikan tekad rakyat Vietnam untuk berkembang".

"Saya pikir ini adalah pengalaman yang sangat bagus untuk Korea Utara," lanjutnya.

Namun, ia memperingatkan: "Reformasi adalah proses yang sulit, di mana beberapa keuntungan atau manfaat, bisa saja sebatas harap.

Di lain pihak, pemerintahan Kim Jong-un di Korea Utara disebut telah memungkinkan terbukanya kesempatan pasar berkembang di negaranya.

Salah satunya adalah dengan cara memperkenalkan lebih banyak zona ekonomi khusus, dan meminta pabrik untuk memperluas jangkauan produk mereka guna memenuhi selera konsumen yang beragam.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan bertemu di Hanoi pada 27 dan 28 Februari, di mana ini akan menjadi pertemuan puncak kedua mereka setelah KTT Singapura, Juni lalu.

Masalah-masalah utama yang akab dibahas dalam KTT kedua itu adalah kelanjutan denuklirisasi Semenanjung Korea, serta nasib sanksi terhadap Pyongyang, yang telah merugikan perekonomian Korea Utara.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya