Muhammadiyah: Ma'ruf Amin Harus Pisahkan Proses Politik dan Keagamaan

Sebelumnya, Ma'ruf didesak harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketua MUI.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Agu 2018, 17:33 WIB
Bakal pasangan capres dan cawapres Jokowi dan Ma'ruf Amin menjalani tes kesehatan di RSPAD, Jakarta (Liputan6.com/ Yunizafira Putri)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Ketua majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin memilah perannya. Hal itu terkait keputusan Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

"Jadi harus dipisahkan proses politik dan proses keagamaan," ujarnya di Menara Kompas, Pal Merah, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Namun, dia enggan mencampuri posisi Ma'ruf di MUI. Dia menyerahkan proses politiknya ke pengurus MUI.

"Cuma kan wilayah MUI biar jadi nanti urusan pengurus MUI yang menyangkut wilayah politiknya, ya biarlah jadi proses politik yang terjadi," kata dia.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin didesak harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketua MUI. Sebagai cawapres Jokowi, dirinya masih menempati pimpinan organisasi Islam di Indonesia itu.

Ma'ruf menegaskan ada mekanisme khusus yang akan menentukan posisinya di MUI. Dia menyebut, mekanisme itu bersifat internal.

"Nanti akan ada mekanisme penyelesaian, akan ada nanti," ujar Ma'ruf di RSPAD Gatot Subroto, Minggu (12/8) malam.

Reporter: Ahda Bayhaqi

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya