Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri, mengatakan, pembangunan LRT Jabodebek masih terkendala pembebasan lahan.
"Sudah, memang yang agak berat itu di Bekasi Timur, lahan depo, warga banyak yang tidak mau. Makanya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekarang lagi turun terus," ujar dia di Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (11/4/2014).
"Ini di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Bekasi, sama Bekasi Timur. Dan yang ada masalah di Bekasi Timur, tapi tadi kita coba," kata dia.
Meskipun demikian, Zulfikri mengatakan pembangunan LRT akan terus dikejar penyelesaiannya. Saat ini, kemajuan proyek LRT ini baru mencapai 36 persen. "Harus dong. Harus on track, (Progres pembangunan LRT) sudah 36 persen," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek terus mengejar penyelesaian proyek tersebut.
Direktur PT Adhi Karya Tbk Pundjung Setya Brata mengatakan sejauh ini tidak ada hambatan dalam proses pembangunan LRT yang digarap perseroannya.
"Tidak ada (kendala). (Progresnya) Cawang-Cibubur 59 persen, Cawang-Dukuh Atas 13 persen. Cawang-Bekasi Timur 36 persen," ujar dia.
Selain itu, menjelang perhelatan Asian Games yang akan dimulai pada Agustus tahun ini, pihak sudah melakukan berbagai pembenahan di beberapa titik agar arus lalu lintas menjadi lebih lancar.
"Nanti pada waktu Asian Games sudah. Yang jelas Asian Games nanti (di daerah) Kuningan pagarnya sudah semakin disempitkan (sehingga ruas jalan semakin lebar)," kata dia.
Reporter: Wilfridus S
Sumber: Merdeka.com
Pemerintah Utamakan Kepentingan Nasional di proyek LRT
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam pengerjaan proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek), termasuk dalam pengadaan rangkaian kereta.
"Tadi soal rolling stock, Pak Luhut mengarahkan pada kita semua national interest jadi nomor satu. Carilah mitra yang paling baik untuk kita semuanya," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin 2 April 2018.
Dalam pengandaan rangkaian LRT Jabodebek, PT INKA meraih kontrak pengadaan prasarana senilai Rp 3,9 triliun. Kontrak tersebut untuk pembuatan 31 rangkaian kereta (train set).
Menurut Budi, mitra INKA dalam pengadaan rangkaian LRT Jabodebek harus memberikan peran sebagai produsen, tidak hanya sebagai pengguna. Selain itu, kualitas yang diberikan juga harus bagus.
"Long term jadi partner supaya kita punya posisi bukan sebagai pengguna, tapi juga produsen. Adapun prinsip lainnya kualitas mesti harus bagus," tutur Budi.
Saat ini, Kementerian Perhubungan belum mengetahui mitra yang dipilih INKA dalam pengadaan rangkaian LRT Jabodebek. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilibatkan dalam penentuan spesifikasi rangkaian LRT Jabodebek.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
