Massa Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel Depan Kedubes AS Bubar

Sebagian besar massa mengatasnamakan dirinya keluarga besar Nahdlatul Ulama.

oleh Putu Merta Surya PutraAnendya Niervana diperbarui 08 Des 2017, 16:41 WIB
Ratusan massa yang tergabung dalam keluarga besar Nadhatul Ulama (NU) melakukan aksi di depan kantor Duta Besar Amerika Serikat (AS). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kecaman di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Aksi menentang keputusan pemerintah AS ini berlangsung di depan Kedutaan Besar AS, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Menurut pantauan Liputan6.com, masa sempat melakukan aksi bakar ban sekitar pukul 14.30 WIB. Namun polisi dengan singgap memadamkan kobaran api.

Massa masih terus melontarkan protes kepada Donald Trump. Hingga sekitar pukul 15.30 WIB massa mulai membubarkan diri. Beberapa di antaranya baik massa perempuan maupun laki-laki melangsungkan Salat Ashar di depan Kedubes AS.

Sebagian besar massa mengatasnamakan dirinya keluarga besar Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum Ikatan Pelajar NU (IPNU) Asep Irvan mengatakan, apa yang disampaikan Presiden AS Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel adalah cacat hukum.

"Karena pernyataan Trump ini bukan sekedar cacat secara hukum. Tapi memang dia melanggar apa yang menjadi kesepakatan PBB. Dia juga mencederai hak-hak warga bangsa Palestina. Untuk itu menyatukan langkah, menyatukan kekuatan hari ini untuk melalukan aksi protes besar-besaran," ucap Asep di depan Kedubes AS, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Dia menuturkan, aksi ini tidak hanya akan dilakukan hari ini. IPNU telah menginstruksikan seluruh cabang untuk melakukan hal yang sama.

"Dan bukan hanya hari ini, kita intruksikan seluruh cabang kita di daerah untuk secara serentak melakukan aksi yang sama dan aksi solidaritas Palestina," tegas Asep.

Menurut dia, IPNU berharap aksi ini dapat membuat Donal Trump meralat kembali omongannya serta membuat PBB mengakui kemerdekaan Palestina.

"Sikap itu harus ditarik kembali. Dan menuntut PBB soal kemerdekaan Palestina. Kedaulatan Palestina sebagai negara," pungkas Asep.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya