PBNU: Penyebutan Pribumi Oleh Anies Baswedan Tidak Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa jam setelah dilantik Presiden Jokowi menimbulkan polemik. Penyebabnya karena penyebutan kata pribumi di salah satu kutipan pidatonya. 

Terkait Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hery Haryanto Azumi, menilai pernyataan Anies menyebut kata pribumi tidak tepat.

Menurut Hery selain sudah ada pelarangan yang ihwal pengunaan istilah tersebut, kata pribumi dan non-pribumi dalam pidato politik itu dapat memunculkan polarisasi baru.

"Ya sudah tidak tepat kita sekarang bicara politik pribumi dan non-pribumi. Kan sudah ada aturannya. Malah bisa mendatangkan poralisasi baru ungkapan itu," ujar Hery dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (17/10/2017).

Menurut Hery larangan menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi sudah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

Tak hanya itu, Hery menilai mengkotak-kotakan antara pribumi dan non-pribumi justru dapat menimbulkan spekulasi tafsir yang negatif terhadap pasangan Anies-Sandi.

"Spekulasi tafsir negatif bisa muncul jika seorang pejabat negara masih mengkotak-kotakan antara pribumi dan non-pribumi. Kan semua WNI itu pribumi," terang Hery.