Ini Harapan Pengusaha bagi Gubernur DKI Jakarta

Pengusaha menilai ada sejumlah isu perlu jadi perhatian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, salah satunya logistik.

oleh Septian Deny diperbarui 15 Jan 2017, 09:36 WIB
Pemandangan gedung pencakar langit terlihat dari kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (14/1). Serta proyeksi lembaga-lembaga perekonomian dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha berharap gubenur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) nanti akan membawa ekonomi ibu kota‎ tumbuh di atas 6 persen. Selama ini pertumbuhan ekonomi Jakarta hanya berada di kisaran 5 persen.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I 2016 sebesar 5,62 persen, kuartal II sebesar 5,86 persen dan kuartal III turun menjadi 5,75 persen.

"Ini tidak jauh berbeda dengan angka pertumbuhan di 2015. Dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak pernah lagi menembus angka 6 persen," ujar dia di Jakarta, Minggu (15/1/2017).

Dia menjelaskan, DKI Jakarta merupakan kota jasa yang hampir 60 persen Pendapat Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang melibatkan pelaku usaha. Sebagai kota jasa, maka Jakarta butuh kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha yang mendorong kreativitas para pelaku usaha untuk berkembang bukan ruang geraknya dibatasi atau dihambat.

"Kita tidak mendengar apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan 1,2 juta usaha yang ada di Jakarta yang merupakan aset besar pemda DKI Jakarta untuk menggerakan pembangunan," kata dia.

Di samping kebijakan, lanjut Sarman, ada beberapa isu strategis yang patut mendapat perhatian dari pasangan calon antara lain masalah logistik, konsep pengembangan pariwisata Jakarta dan turunannya, iklim investasi, pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan PKL, industri kreatif, masalah perburuhan yaitu UMP dan pelayanan perizinan dan zonasi usaha.

"Isu ini nyaris tak terdengar padahal masalah ini pasti ditunggu tunggu pelaku usaha dan masyarakat," tutur dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya