BI Ingatkan Pemerintah soal Fiskal

BI menyebutkan aliran dana yang keluar mencapai Rp 6 triliun dalam 3 hari didorong sentimen rencana the Fed menaikkan suku bunga.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 31 Agu 2016, 10:40 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (batik hitam) saat akan memberikan keterangan pers di Jakarta,(19\8). Hasil Rapat Dewan Gubernur BI mencatat triwulan II 2016 mempertahankan 7 days Repo Rate sebesar 5,25 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga kredibilitas fiskal. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor sehingga terus menanamkan modal Indonesia.

Gubernur BI Agus Martowardojo menerangkan, aliran dana yang masuk ke Indonesia dari awal tahun sampai pertengahan Agustus 2016 mencapai Rp 162 triliun. Padahal, aliran dana yang masuk sebanyak Rp 55 triliun pada 2015.

Akan tetapi, dalam 3 hari ke belakang aliran dana yang keluar bisa mencapai Rp 6 triliun karena diterpa isu kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS).

"Karena kemarin uang yang masuk dari 1 Januari sampai Agustus pertengahan Rp 162 triliun. Tahun lalu setahun Rp 55 triliun. Tetapi dari Rp 162 triliun bisa dalam 3 hari hilang Rp 6 triliun hanya karena AS dalam swaktu semester ini akan menaikkan suku bunga. Harus memperhatikan fundamental termasuk fiskal supaya investor confidence di Indonesia," jelas dia usai rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 (RAPBN 2017) di Badan Anggaran DPR RI seperti ditulis Rabu (31/8/2016).

Agus menerangkan, memang perekonomian Indonesia terus menunjukan perbaikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi 5,18 persen pada kuartal II 2016 dan inflasi Juli year on year (yoy) di 3,21 persen.

"Yang lebih dihormati orang ketika pemerintah komitmen reformasi struktural itu antara lain dengan memperbaiki infrastruktur, energi, pangan, dan debirokrasitasi dan deregulasi ini baik," tutur dia.

Namun, dia bilang ancaman dari risiko global masih membayangi perekonomian Indonesia. Apalagi, sejumlah lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank melakukan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Di Indonesia, lanjut Agus, berisiko terhadap penerimaan pajak yang lebih rendah juga berisiko terhadap pada belanja pemerintah.

"Kondisi penerimaan pajak yang agak rendah ini adalah situasi yang betul. Ini memang harus disikapi sehingga diskusi pemerintah, DPR dan BI di panja bisa betul di diskusikan secara dalam agar fiskal sehat. Kita tahu Indonesia negara berkembang yang menjadi perhatian dunia, karena fundamentalnya membaik. Kalau tidak jaga kredibilitas fiskal bisa berdampak," ujar dia. (Amd/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya