Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dikatakan berhasil meruntuhkan beberapa mitos di sektor energi yang selama ini menghalangi pembangunan energi di Indonesia.
Mitos tersebut antara lain menyangkut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini sulit dipangkas pemerintah, pembangunan fasilitas pengolahan minyak (kilang) yang tidak menguntungkan.
Kemudian, pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang menjadi sarang mafia minyak, serta sulitnya pengembangan energi baru terbarukan dan proyek pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW).
"Mitos ini satu persatu kita runtuhkan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat Wawancara Khusus dengan Liputan6 di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Baca Juga
Advertisement
Mitos pertama yang berhasil diruntuhkan, ungkap Sudirman, di awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil mencabut subsidi BBM jenis Premium dan mengurangi subsidi Solar dengan menetapkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter.
"Kalau kita lihat pemerintahan di awal memutuskan menggeser subsidi dari sektor konsumtif yang dinikmati pengendara bermotor, kemudian uangnya digeser untuk membangun hal produktif, membangun sekolah, jembatan pelabuhan jalan tol," tutur dia.
Mitos berikut yang sedang diruntuhkan adalah pembangunan kilang. Sudirman mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong pembangunan kilang baru dan meningkatkan kehandalan kilang yang sudah beroperasi.
"Pemerintah dengan tegas mengatakan kilang sedang dibangun. Dengan hal ini ada persiapan membangun kilang, new grash root refinery, masing-masing berkapasitas 300 hingga 400 ribu barel per hari, meningkatkan kapasitas eksisting kilang Cilacap, Balongan, Dumai dan Balikpapan," terang dia.
Berikutnya terkait pengembangan energi baru terbarukan, saat ini pemerintah telah membuat kebijakan untuk merangsang investasi pengembangan energi baru.
Sementara menyangkut pembubaran Petral, Sudirman mengungkapkan, pemerintah telah melikuidasi anak usaha PT Pertamina (Persero), dengan mengalihkan perannya ke Integrated Supply Chain (ISC). Dengan begitu proses pengadaan minyak lebih transparan.
"Itu semua dimaksudkan untuk membangun kedaulatan energi, Insya Allah 2025 atau 10 tahun dari sekarang ketergantungan impor produk akan berkurang habis kemudian kebijakan energi terbarukan akan dari sekarang 7 persen meningkat 23 persen," jelas Sudirman. (Pew/Nrm)
