Liputan6.com, Surabaya: Partai Demokrat mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tetap menjaga kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo di Surabaya, Ahad (1/11) seperti dikutip ANTARA.
Hadi juga sependapat dengan Presiden soal konflik antara KPK dan Polri terkait penahanan dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. "Hal yang berkaitan dengan substansi hukum, SBY tidak pernah ikut campur," kata ipar Presiden SBY saat ditemui setelah membuka Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jawa Timur itu.
Berbeda dengan hal yang berkaitan dengan masalah antarlembaga negara, lanjut Hadi, SBY pasti ikut membantu penyelesaiannya. "Akan tetapi, kalau bersinggungan dengan substansi hukum, SBY tak pernah ikut campur. Itu bisa dilihat lima tahun kepemimpinan sebelumnya," katanya. Hadi meminta, agar semua pihak mempercayakan masalah itu kepada penegak hukum.
"Jadi, harus dibedakan kewenangan polisi dengan KPK dalam persoalan hukum. SBY tak boleh mencampuri urusan hukum, karena baik Undang-undang Polri maupun Undang-undang KPK memang tidak memungkinkan Presiden untuk intervensi," katanya. Hadi juga melihat penahanan Bibit dan Chandra tidak memengaruhi kinerja KPK.
Menanggapi adanya rumor penangkapan kedua pimpinan nonaktif KPK itu berkaitan penyidikan aliran dana Bank Indonesia -- yang saat itu gubernurnya dijabat Boediono -- ke Bank Century, Hadi meminta masyarakat tak berandai-andai. "Biarkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit investigatif mengenai aliran dana itu," katanya.(JUM/SHA)
Hadi juga sependapat dengan Presiden soal konflik antara KPK dan Polri terkait penahanan dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. "Hal yang berkaitan dengan substansi hukum, SBY tidak pernah ikut campur," kata ipar Presiden SBY saat ditemui setelah membuka Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jawa Timur itu.
Berbeda dengan hal yang berkaitan dengan masalah antarlembaga negara, lanjut Hadi, SBY pasti ikut membantu penyelesaiannya. "Akan tetapi, kalau bersinggungan dengan substansi hukum, SBY tak pernah ikut campur. Itu bisa dilihat lima tahun kepemimpinan sebelumnya," katanya. Hadi meminta, agar semua pihak mempercayakan masalah itu kepada penegak hukum.
"Jadi, harus dibedakan kewenangan polisi dengan KPK dalam persoalan hukum. SBY tak boleh mencampuri urusan hukum, karena baik Undang-undang Polri maupun Undang-undang KPK memang tidak memungkinkan Presiden untuk intervensi," katanya. Hadi juga melihat penahanan Bibit dan Chandra tidak memengaruhi kinerja KPK.
Menanggapi adanya rumor penangkapan kedua pimpinan nonaktif KPK itu berkaitan penyidikan aliran dana Bank Indonesia -- yang saat itu gubernurnya dijabat Boediono -- ke Bank Century, Hadi meminta masyarakat tak berandai-andai. "Biarkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit investigatif mengenai aliran dana itu," katanya.(JUM/SHA)
