Isu Munas Bertebaran Dolar, Nasib Golkar Ditentukan DPD

Sikap DPD ini sangat menentukan, sebab merekalah yang memiliki hak suara untuk memilih calon Ketua Umum Golkar.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 22 Feb 2016, 09:51 WIB
BJ Habibie (kiri) saat menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Golkar 2016 di Jakarta, Sabtu (23/1/2016). Rapimnas digelar setelah Mahkamah Partai merekomendasikan penyelesaian konflik lewat Munas. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyayangkan berhembusnya isu soal bagi-bagi dolar menjelang Musyawarah Nasional (Munas) partainya. Praktik para calon ketua umum ini pun tak dibantah Doli.

Oleh karena itu, dia beranggapan sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap dolar yang bertebaran itu akan menentukan nasib partainya ke depan.

"Oleh karena itu, semua kembali kepada kita kader Partai Golkar, terutama para pimpinan DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah kita akan ikut menikmati atau diam menyaksikan keruntuhan partai kita melalui cara yang tidak bermoral seperti itu," kata Inisiator Generasi Muda Partai Golkar itu di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Sikap DPD ini sangat menentukan, sebab merekalah yang memiliki hak suara untuk memilih calon ketua umum Golkar. Biasanya, dolar itu dibagikan oleh calon ketua umum kepada para pemilih.

Menurut Doli, situasi itu tentu tidak menguntungkan bagi perbaikan dan kebaikan Partai Golkar ke depan.

"Bahkan bila praktik itu tidak mampu lagi dicegah bahkan terus melembaga, maka itu juga akan mengancam pertumbuhan demokrasi, politik, dan peradaban Indonesia," tandas Doli.

Dia pun heran dari mana asal uang tersebut, apakah dari kocek sendiri atau ada yang ikut mendanai.

"Kalau itu yang terjadi, maka partai akan tersandera oleh kepentingan mereka, dan dapat dipastikan partai akan jauh dari fungsinya sebagai kekuatan dan pembela rakyat. Partai akan menjadi pembela para cukong," tutur Doli.

Doli mengatakan, seharusnya semua orang fokus terhadap pelaksanaan Munas ini.

"Waktunya, tempatnya, kepanitiannya, mekanisme rekonsiliasi. Itu yang difokuskan dulu, bukan mengiringinya isu politik uang," tegas Doli.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya