Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur merupakan target pemerintahan Jokowi-JK. Untuk mempercepat hal itu, pemerintah menyiapkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres). Aturan tersebut bisa jadi jaminan para kepala daerah agar tidak takut mengambil keputusan.
"Hambatan-hambatan kan ketakutan orang itu, kita sedang mendraf Perpres untuk memfasilitasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan di daerah, supaya orang jangan takut gitu loh. Kemudian akan dibikin juga Inpres, yang menginstruksikan kepada semua pejabat termasuk para bupati cepat membangun," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Sofyan mengatakan sudah dilaksanakan rapat pertama dengan semua menteri terkait dalam penyusunan aturan. Rapat selanjutnya akan dilakukan pada Jumat 3 Juli mendatang.
"Mudah-mudahan minggu-minggu depan bisa kita bawa ke presiden, bisa diteken presiden," tutur dia.
Dengan adanya aturan ini, lanjut Sofyan, para kepala daerah tak perlu takut mengambil keputusan dalam percepatan pembangunan. Bila dituduh melakukan pelanggaran, maka jalur yang ditempuh bukan pidana, melainkan diselesaikan lebih dulu secara administrasi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Selama tidak melanggar hukum, selama tidak kriminal harus proses dulu dengan peraturan administrasi. Enggak boleh langsung dikriminalkan, enggak boleh. Administrasi dulu, kemudian BPKP masuk dulu," imbuh Sofyan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan aturan ini untuk memberikan keleluasaan bagi kepala daerah menjalankan formulasi yang dianggap cocok untuk percepatan pembangunan. Ia menuturkan seringkali pejabat tidak ambil keputusan karena takut melanggar.
"Bagaimana jangan belum apa-apa sudah dipanggil polisi, dipanggil jaksa, diperiksa kiri-kanan. Biar jalan dulu selama dia punya formula di jalanan ya itu, jalankan itu," tandas JK. (Mut)
Perpres dan Inpres Anti-Kriminalisasi Kepala Daerah Mulai Disusun
Dengan adanya aturan ini para kepala daerah tak perlu takut mengambil keputusan dalam percepatan pembangunan.
diperbarui 01 Jul 2015, 18:41 WIBMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil saat memberikan keterangan terkait rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Marak Kasus Video Hoaks Soal Uang Hilang di Bank, Ini Tips Jaga Uang di Bank Tetap Aman dan Terhindar dari Penipuan
Sinopsis The Perfect Strangers Episode 3, Aksi Penyamaran Alexa di Party Keluarga Tony Hadiwiguno
Cerita PM Lee Bertemu 8 Mata dengan Jokowi, Prabowo, dan Calon Pemimpin Baru Singapura
5 Fakta Viral Alat Belajar Milik SLB Tertahan di Bea Cukai, Menkeu Sri Mulyani Turun Tangan
7 Langkah Mitigasi Gempa Ketika Berada di Dalam Gedung Bertingkat, Jangan Panik
Apple Bakal Investasi di Indonesia? Ini Respons Menteri Bahlil
Potret Raffi Ahmad Kembali Asuh Bayi Lily Sepulang dari London, Lepas Rindu
VIDEO: Tim Indonesia U-23 Gelar Latihan Serius, Jelang Lawan Uzbekistan
Ribuan Warga Solo Bakal Nobar Indonesia U23 Vs Uzbekistan U23 di Depan Kantor Gibran
VIDEO: Akibat Korsleting Listrik, Pabrik Pembuatan Kasur di Bekasi Hangus Terbakar
Bahlil Lahadia Bangga Realisasi Investasi Hilirisasi Kuartal I 2024 Tembus Rp 75,8 Triliun
VIDEO: Prabowo Sebut Butuh Kekuatan NU