Kunjungi Jepang, Jokowi Diserbu 1.200 Perusahaan

Selama kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang pada 23-25 Maret 2015, rombongan Indonesia langsung diserbu ribuan perusahaan asal Jepang.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 30 Mar 2015, 12:37 WIB
Ilustrasi Jokowi (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini telah kembali bekerja di Indonesia, setelah satu minggu lawatannya ke beberapa negara di Asia seperti Jepang dan China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil men‎ceritakan, selama kunjungannya ke Jepang pada tanggal 23-25 Maret 2015, rombongan Indonesia langsung diserbu ribuan perusahaan asal Jepang.

Apa yang terjadi di Jepang tersebut diungkapkan Sofyan menjadi wujud dari antusias investor Jepang terhadap potensi ekonomi Indonesia.

"‎Melihat semangat Jepang luar biasa, pemerintah Jepang luar biasa optimis untuk bisnis di Indonesia. Itu lebih dari 1.200 perusahaan yang hadir," kata Sofyan di kantornya, Senin (30/3/2015).

Dijelaskan Sofyan, sejumlah investor tersebut menyatakan ketertarikannya terhadap sektor infrastruktur‎, pembiayaan serta beberapa sektor lainnya.

Saat berinteraksi dengan ribuan investor Jepang tersebut, dikatakan Sofyan, mereka sangat optimis‎tis dengan pasar Indonesia, sehingga investor Jepang tersebut menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor produk mereka.

Diantara investor Jepang, Toyota dan Suzuki menjadi perusahaan yang mneyatakan investasi yang cukup besar hingga beberapa tahun ke depan.

Toyota menyatakan bakal menanamkan dananya ke Indonesia untuk sektor otomotif sebesar Rp 20 triliun, sedangkan Suzuki bakal menambah investasinya sekitar Rp 13 triliun.

Tak hanya di Jepang, rombongan Presiden Jokowi juga mengunjungi China. Di sana, delegasi lebih mengambil konsep business to business yang melibatkan langsung beberapa perusahaan BUMN dan swasta asal Indonesia.

Alhasil selama di China, ada delapan MoU antara perusahaan di Indonesia dengan investor Jepang yang langsung disaksikan oleh Presiden Jokowi.

‎"Tapi selama ini kendalanya adalah implementasi atau realisasi itu tidak cukup besar, itu tantangan BKPM dan pemerintah," tutup Sofyan. (Yas/Ndw)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya