Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menganggap target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membebaskan permukiman kumuh selama lima tahun ke depan sebagai tantangan Kabinet Kerja. Target tersebut dicanangkan untuk menghindari Indonesia dari ancaman negara pemilik daerah kumuh terbanyak.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengungkapkan, penanganan permukiman kumuh 2015 hingga 2019 merupakan proyek besar yang membutuhkan kolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga.
"Ini adalah target ambisius, kami diberi tantangan berat selama lima tahun ke depan karena target nol persen permukiman kumuh. Ini pencanangan yang berani, sekaligus tantangan," ucap dia dalam peluncuran Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019 di Jakarta, Senin (22/12/2014).
Lebih jauh Andrinof mengaku, wajah permukiman yang sehat dan layak merupakan indikator penting dari pembangunan. Namun implementasi penanganan permukiman kumuh tersandung persoalan meningkatnya jumlah urbanisasi penduduk yang tinggal di kota mencapai lebih dari 50 persen. Sementara pendapatan per kapita masih rendah.
"Kalau urbanisasi nggak dikelola dengan baik, kita bisa terjebak punya daerah kumuh terbanyak dan terluas seperti di Mumbai, India. Atau kita bisa kena status lain yang tidak enak. Makanya target nol persen bebas daerah kumuh, membuat wajah kota atau daerah menjadi berkualitas," jelas dia.
Katanya, arah kebijakan dan strategi penanganan kumuh antara lain, menciptakan lingkungan yang memampukan, peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan mencegah pembentukan kumuh baru.
Sedangkan strategi pokoknya, Andrinof menyebut, penyediaan lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), peningkatan kapasitas pemerintah daerah, fasilitas pembangunan perumahan swadaya.
Strategi pokok lain, memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR dan menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota. Serta menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu dengan rencana kota.(Fik/Gdn)
Menteri PPN: Target Jokowi Bebaskan Kawasan Kumuh Sangat Ambisius
Penanganan permukiman kumuh 2015 hingga 2019 merupakan proyek besar yang membutuhkan kolaborasi dengan seluruh Kementerian.
diperbarui 22 Des 2014, 18:31 WIBPemandangan gubuk-gubuk kumuh di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, (26/9/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kisah Mbah Kholil Bangkalan Berguru dalam Mimpi Langsung Hafal 3 Kitab, Karomah Wali
Resmi Berganti, Intip Profil Kadivmin Kemenkumham Babel yang Baru
Buka Rapimwil PPP Jabar, Mardiono Bahas Persiapan Pilkada 2024
Hasil Undian 8 Besar Piala Thomas 2024, Kapan Tim Putra Indonesia Tanding di Perempat Final?
Jumlah Kumulatif Kasus DBD Kota Bandung 2024 Tembus 3.035 Kasus
Gebuk Mafia Tanah di Sultra dan Jatim, AHY Klaim Amankan Uang Negara Rp324 Miliar
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor ke NasDem
Restoran di Jepang Sajikan Menu Sushi Terkecil di Dunia
Kakek 72 Tahun Terinfeksi Covid Terlama di Dunia, Rekor 613 Hari dan Meninggal
Wanita Berusia 60 Tahun Lolos Miss Argentina Karena Wajahnya Awet Muda
Link Live Streaming Liga Champions Dortmund vs PSG di Vidio 2 Mei 2024
Korban Kecelakaan di Bandung Tidak Diterima Keluarga, Ini Kata Dinsos Jabar