Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai Hanura Fauzi Amroh menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini sedang menanggung beban APBN dari pemerintahan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Karena itu, ujar Fauzi Amroh, berbicara tentang pemerintahan Jokowi-JK tidak dapat dilepaskan dari rezim SBY-Boediono.
"Rezim Jokowi-JK ini mewarisi rezimnya SBY. Kita bicara pemerintahan sekarang, tidak luput juga pemerintahan sebelumnya. Jokowi ini menanggung beban ABPN yang sudah diketok palu dari rezim SBY," ujar Fauzi dalam diskusi di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Tak hanya menanggung beban APBN, pemerintahan Jokowi-JK juga menghadapi masalah dalam ketersediaan BBM di Indonesia yakni antara kebutuhan dan produksi BBM yang tidak memadai.
Advertisement
Menurut Fauzi, produksi BBM per hari sekitar 600 ribu sampai 800 ribu barel, tapi jumlah ini belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Karena itu cara satu-satunya adalah menaikkan harga BBM. Itu rasionalisasi," kata Fauzi. Dia juga meminta semua pihak memahami masalah tersebut.
"Mengingat, apapun yang dilakukan Jokowi-JK atas nama kepentingan rakyat. Sejatinya harus memahami problema di pemerintahan Jokowi dan JK ini. Kalau dia tidak naikan harga BBM, itu akan devisit," tandas Fauzi Amroh. (Yus)
