Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan ekonomi Indonesia akan tersalip Vietnam dan India dalam beberapa tahun mendatang. daya saing dan produktivitas negara ini yang sangat rendah menjadi penyebabnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengungkapkan, perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara tetangga lain terbilang lambat.
"Sementara negara lainnya sangat cepat. Ekonomi kita sudah disalip Tiongkok pada 1995 dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 9.210 triliun dari 1980-2012. Sebelumnya disalip Malaysia, Thailand, lalu sekarang ditempel Vietnam dan India," ujar dia di acara Seminar Nasional Agenda Konkret Pemerintahan Baru di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Advertisement
Dari catatanya, PDB Indonesia dari 1980-2012 baru mencapai Rp 4.949 triliun atau kalah jauh dibanding Malaysia senilai Rp 17.084 triliun.
Sedangkan PDB Filiphina dan Vietnam sudah hampir mendekati Indonesia dengan masing-masing Rp 4.454 triliun dan Rp 3.998 triliun.
"Perlambatan ekonomi ini karena daya saing kita rendah, produktivitas rendah. Jadi kita harus memperpanjang langkah supaya nggak tertinggal dengan negara saingan kita," tegasnya.
Andrinof melanjutkan, Indonesia sudah berada di posisi lampu kuning terkait gap antara produksi dan konsumsi pangan. Negara ini, membukukan nilai impor signifikan terhadap produk ikan segar, udang, cumi, garam, produk pertanian, dan sebagainya.
"Katanya negara ini negara agraria, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kita punya garis pantai terpanjang kedua di dunia, tapi impor selalu melonjak drastis setiap tahun," jelasnya.
Dia menyebut, tanda mengalami kemunduran kualitas ekonomi sebuah negara adalah bisa diukur dari realisasi industri pengolahan dan manufaktur yang meningkat setiap tahun. Namun kondisi ini terbalik buat Indonesia.
"Industri pengolahan kita malah menurun dari 2006 sebesar 27,50 persen menjadi 23,94 persen di 2012. Tapi sektor telekomunikasi meningkat bukan untuk sesuatu yang produktif melainkan lebih ke arah konsumtif," paparnya.
Untuk itu, Andrinof bilang, Presiden Jokowi mempunyai prioritas program yang dibagi berdasarkan sektoral, prioritas kewilayahan, dan prioritas yang wajib dengan sendirinya. Kategori program prioritas sektoral Jokowi mencakup pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata.
"Sedangkan prioritas kewilayahan, mulai dibangun dari desa, daerah pinggiran dan kawasan Timur termasuk Kalimantan. Dan prioritas yang wajib dengan sendirinya adalah pendidikan, kesehatan, dan perumahan," tegas dia.
Agenda program besar ini, kata Andrinof dapat terealisasi dengan beberapa langkah, antara lain, meningkatkan pembangunan infrastruktur, penerapan sistem e-government, e-procurement dan e-budgeting. Serta revolusi mental dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Fik/Nrm)