Yusril: Politisi Kita Belum Mampu Dahulukan Kepentingan Bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Kekisruhan dalam mekanisme pembagian pimpinan komisi dan pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR membuat prihatin berbagai kalangan. Apalagi kemudian muncul pimpinan DPR tandingan yang menyatakan mosi tak percaya kepada pimpinan DPR yang telah dilantik. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai kondisi ini sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi.

"Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi," kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan, seharusnya para politisi tersebut mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan semata-mata main kuat-kuatan dengan voting.

"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan," ujar dia.

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang itu menegaskan, negara takkan pernah berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif.

"Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional," saran Yusril.

Dia menegaskan, seharusnya para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif pada awal reformasi pasca-Pemilu 1999. Ada keseimbangan di sana.

"Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan. Inti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi," demikian Yusril. (Sss)