Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin mengatakan, RUU Pilkada yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebenarnya bisa menguntungkan partainya.
Hal ini bisa terjadi, kata TB Hasanuddin, karena PDIP merupakan pemenang pemilu legislatif pada 9 April 2014. Selain itu, lanjut TB, meski di tingkat nasional PDIP dan Partai Golkar berbeda pendapat, namun di tingkat daerah hubungan kedua partai sangat cair.
"Golkar dan PDIP, kalau mau untung-untungan, PDIP bisa menguasai daerah. Bisa saja Golkar koalisi dengan PDIP (di daerah). (PDIP) bisa jadi bupati, nanti dari Golkar jadi wakilnya dan sebagainya," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Namun demikian, ujar TB, hal tersebut tidak akan dilakukan PDIP karena harus memikirkan suara rakyat. "PDIP harus pikirkan konstituen," ujar dia.
TB pun mengaku heran dengan parpol yang berada di peringkat menengah ke bawah sesuai hasil pemilu legislatif. Menurut TB, partai-partai itu hanyalah memikirkan legislatif di tingkat nasional saja, namun tidak di daerah.
"Saya nggak ngerti partai-partai ranking 6 dan 7 itu ngapain. Rangking 1, 2 dikuasai PDIP dan Golkar, kemudian Demokrat. Saya heran mereka nggak hitung. Artinya 5 sampai 10 tahun, Golkar dan PDIP atau Demokrat yang sukses. Celakalah untuk partai nomor 4 sampai ranking 9, hanya melihat dari tataran kekuasaan (di nasional) saja tak dihitung ke bawah," tandas TB Hasanuddin.
RUU Pilkada menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolaknya. Penolakan tersebut bahkan diperlihatkan Ahok dengan keluar dari partainya, Partai Gerindra, karena tak sepaham dengan Gerindra yang mendukung pilkada tak langsung.
Belakangan RUU Pilkada juga ditolak oleh sejumlah kepala daerah, salah satunya Walikota Bandung Ridwan Kamil. (Sss)
TB Hasanuddin: RUU Pilkada Untungkan PDIP, Tapi...
Meski menguntungkan, ujar politisi PDIP, partainya tak akan mendukung RUU Pilkada karena harus memikirkan suara rakyat.
diperbarui 11 Sep 2014, 11:52 WIBPeneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan bahwa mayoritas pemilih lebih mengingnkan Pilkada secara langsung, Jakarta, Selasa (9/9/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pengaruh Budaya Kekaisaran Seljuk dan Bizantium dalam Kuliner Ottoman
Niat dan Tata Cara Puasa Ayyamul Bidh Dzulqa’dah Hari Pertama 22 Mei 2024, Raih Pahala di Bulan Haram
Gagal Masuk Skuad Timnas Inggris, Bintang Manchester United Buka Mulut
Mengabadikan 'Staatsblad' Undang-Undang Zaman Hindia Belanda di Padang
HEADLINE: Momen Hangat Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di KTT WWF Bali, Sinyal Rekonsiliasi?
Peringatan 26 Tahun Reformasi, Cipayung Plus Demo di Gedung DPRD Kota Malang
Cerita Ngeri Penumpang Korban Singapore Airlines Turbulensi Parah
Insiden Turbulensi Singapore Airlines, Jumlah dan Kondisi Terakhir Penumpang Korban Insiden
Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang, Polda Sulteng Tetapkan Tersangka
Boeing Buka Suara Usai Insiden Singapore Airlines Turbulensi Parah dan Tewaskan Penumpang
Pesawat Singapore Airlines Turbulensi Parah hingga Mendarat di Bangkok, Singapura Kirim Bantuan
Pria di Bekasi Iseng Masukkan Cincin ke Kelamin, Ujungnya Minta Tolong Damkar