Mafia Perikanan Sedot BBM Bersubsidi 250 Ribu Kl

Mafia perikanan bisa menyalahgunakan BBM bersubsidi mencapai 250 ribu kilo liter dalam setahun.

oleh Pebrianto Eko WicaksonoDiterbitkan 03 September 2014, 14:33 WIB
Pemerintahan yang berkuasa saat ini diminta segera merumuskan solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi dibeberapa wilayah belakangan ini.

Liputan6.com, Jakarta - Mafia perikanan menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan BBM bersubsidi yang disalahgunakan dapat mencapai 250 ribu kilo liter (KL) dalam setahun.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik mengatakan, sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang belum dimanfaatkan. Hal itu membuat mafia perikanan tumbuh subur karena memanfaatkan kondisi tersebut.

"Betapa besar sumber daya  yang belum dimanfaatkan, seperti pengolahan sektor perikanan," kata Riza dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Riza mengungkapkan, mafia perikanan membuat Indonesia kehilangan pendapatan Rp 100 triliun per tahun dan 10 juta tenaga kerja yang tak terserap. Hal itu karena mafia perikanan tersebut menggunakan kapal berbendera Indonesia tetapi mempekerjakan Anak Buah Kapal (ABK) yang berasal dari luar negeri.

Riza melanjutkan, kondisi tersebut diperparah dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kapal tersebut. Dalam laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkapkan hal tersebut.

"Kalau kita baca dengan baik laporan BPK beberapa tahun terakhir ini jelas sekali sesungguhnya BBM bersubsidi di laut. Beberapa hari ini nelayan tidak bisa melaut BBM dibatasi kuota habis, ternyata 10 persen BBM bersubsidi digunakan mafia perikanan untuk menghidupi kapalnya yang ABKnya dari negara lain," paparnya.

Ia menambahkan, dengan kondisi demikian praktik operasional para mafia perikanan dibiayai oleh negara. Bahkan dalam satu tahun BBM bersubsidi yang disalah gunakan mencapai 250 ribu Kl.

"Praktik operasi pencurian dibiayai negara dari 100 ribu kl sampai 250 ribu kl bocor ke mafia perikanan, praktik ini diidentifikasi sudah lama terjadi di perairan Indonesia Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Utara, Maluku," ungkapnya.

Menurut Riza, jika pemerintah bisa menghentikan praktik mafia perikanan maka separuh anggaran BBM bersubsidi bisa diatasi.

"Kalau praktik ditutup dicabut izinnya kita memiliki kesempatan membuka lapangan kerja baru, menyelamatkan kebocoran BBM tadi. Kalau bbm nelayan kurang terus kuotanya lebih dari cukup apalagi dikurangi sampai 30 Gt kok masih kurang juga karena dipakai kapal berbendera Indonesia mempekerjakan ABK asing ini sesungguhnya awal dari mafia," pungkasnya. (Pew/Ahm)

 

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya