Liputan6.com, Bangkok - Status darurat militer diberlakukan di Angkatan Bersenjata Thailand terhitung sejak hari ini, Selasa 20 Mei 2014, terkait krisis politik di Negeri Gajah Putih. Pihak militer pun menutup sedikitnya 10 stasiun televisi.
Dalih penutupan adalah mencegah provokasi media agar krisis politik tak bertambah parah. 2 di antara stasiun yang ditutup itu, yakni televisi pro-pemerintah Asia Update dan televisi anti-pemerintah BlueSky. 8 stasiun televisi lain yakni ASTV, MV5, DNN, UDD, P&P, FourChannel, MFTV and Tnews.
"Tampilan tayangan televisi kita kosongkan, atau buram, sebelum kita perintahkan mereka menghentikan penayangan," ujar Kepala Angkatan Bersenjata Thailand Prayut Chan-O-Cha, seperti dimuat Reuters, (20/5/2014).
"Kami melarang semua media yang menayangkan berita atau foto yang merugikan keamanan nasional," imbuh dia.
Dia menjelaskan, semua upaya militer ini bertujuan mencegah informasi terdistorsi atau sesat yang beredar hingga menyulut kemarahan rakyat. Ini demi meredakan ketegangan yang terus berlanjut.
Kerusuhan politik terjadi di Thailand sejak November 2013. Kaum oposisi mendesak Yingluck Shinawatra, PM saat itu, mundur karena mencoba meloloskan RUU Amnesti yang berpotensi membebaskan kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra, dari jeratan kasus korupsi. Thaksin kini bersembunyi di Dubai.
Gelombang protes coba diredam Yingluck dengan mempercepat Pemilu menjadi Februari 2014. Namun oposisi tak terima dengan pemungutan suara yang dinilai terjadi banyak kecurangan.
Yingluck pada akhirnya dilengserkan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand awal Mei ini, karena dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan kekuasaan.
Advertisement
Sekitar 28 orang tewas akibat gelombang protes dan bentrokan di Thailand sejak akhir 2014 hingga sekarang. Ribuan orang lainnya terluka. (Yus)
