India Wajibkan Setiap Ponsel Baru 'Disuntik' Aplikasi Keamanan Siber Lokal, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Putusan pemerintah India yang mewajibkan seluruh ponsel pintar baru harus dilengkapi dengan keamanan siber milik negara, memicu kekhawatiran privasi.

Berdasarkan perintah tersebut, yang disahkan pekan lalu dan diumumkan pada Senin (1/12/2025), memberi waktu 90 hari bagi para produsen untuk memenuhi semua perangkat baru dilengkapi dengan aplikasi Sanchar Saathi milik pemerintah.

Aturan ini diklaim pemerintah bertujuan membantu masyarakat memeriksa keaslian perangkat dan melaporkan dugaan penyalahgunaan layanan telekomunikasi. India sendiri merupakan salah satu pasar ponsel terbesar di dunia dengan lebih dari 1,2 miliar pengguna aktif.

Aplikasi Sanchar Saathi, yang diluncurkan sejak Januari 2025, memungkinkan pengguna mengecek nomor IMEI, melaporkan ponsel hilang atau dicuri, hingga menandai komunikasi yang dicurigai sebagai penipuan.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) merupakan kode unik 15 digit yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan seluler. Pada dasarnya kode ini adalah nomor seri ponsel.

Departemen Telekomunikasi India menyatakan, perangkat dengan nomor IMEI ganda atau dipalsukan berpotensi menimbulkan ancaman besar bagi keamanan telekomunikasi nasional.

“India memiliki pasar ponsel bekas yang sangat besar. Kami juga menemukan banyak kasus perangkat curian atau masuk daftar hitam yang kembali dijual,” tulis departemen tersebut dalam pernyataan resmi.

Mereka menambahkan bahwa kondisi tersebut bisa menjadikan pembeli tanpa sadar sebagai pembantu tindak kejahatan dan mengalami kerugian finansial.

Lewat aturan terbaru ini aplikasi Sanchar Saathi wajib tampil jelas di layar awal ketika perangkat pertama kali diaktifkan dan tidak boleh dinonaktifkan.

Produsen juga diminta mencoba mengirim aplikasi tersebut melalui pembaruan perangkat lunak pada ponsel yang sudah keluar dari pabrik, tetapi belum terjual. Seluruh perusahaan diminta menyerahkan laporan kepatuhan dalam waktu 120 hari.

Pemerintah mengklaim aturan ini efektif memperkuat keamanan telekomunikasi. Menurut data resmi yang dikutip Reuters via BBC pada Selasa (02/12/2025), Sanchar Saathi telah membantu melacak lebih dari 700.000 ponsel hilang, termasuk 50.000 perangkat pada Oktober 2025.

Namun para pakar keamanan digital menilai kebijakan ini justru membuka pintu bagi pengawasan yang lebih luas. Internet Freedom Foundation menyebut kebijakan tersebut pada dasarnya mengubah setiap ponsel baru menjadi perangkat dengan aplikasi yang dipaksakan pemerintah dan tidak bisa dikendalikan pengguna.

“Secara sederhana, ini membuat setiap smartphone yang dijual di India menjadi wadah bagi perangkat lunak wajib pemerintah yang tidak bisa benar-benar ditolak, dikontrol, atau dihapus oleh pengguna,” tulis kelompok advokasi itu.

Mereka menilai desain tersebut membuat aplikasi yang tidak dapat dimatikan juga berpotensi merusak sistem keamanan internal yang seharusnya membatasi akses antar aplikasi. Hal ini, menurut mereka, menjadikan aplikasi itu sebagai titik akses permanen tanpa persetujuan pengguna di dalam sistem operasi setiap pemakai smartphone di India. 

Analis teknologi dan penulis Prasanto K Roy mengingatkan bahwa yang lebih mengkhawatirkan adalah banyaknya izin akses yang diminta Sanchar Saathi.

“Kita tidak tahu secara pasti apa yang dikerjakannya, tetapi terlihat jelas bahwa aplikasi ini meminta begitu banyak izin, mulai dari lampu kilat hingga kamera. Ini saja sudah cukup membuat khawatir,” ujarnya kepada BBC.

Pada laman Google Play Store, aplikasi tersebut menyatakan tidak mengumpulkan atau membagikan data pengguna. BBC telah meminta keterangan lebih lanjut kepada Departemen Telekomunikasi mengenai isu privasi ini.

Roy juga menilai aturan tersebut sulit dijalankan oleh produsen karena berlawanan dengan kebijakan sebagian besar perusahaan besar, termasuk Apple.

“Mayoritas perusahaan melarang pemasangan aplikasi pemerintah atau aplikasi pihak ketiga sebelum perangkat dijual,” katanya.

Meski pasar India didominasi Android, Counterpoint Research memperkirakan perangkat iPhone menguasai sekitar 4,5 persen dari 735 juta smartphone yang aktif hingga pertengahan 2025.

Analis Counterpoint, Tarun Pathak, mengatakan Apple secara historis menolak permintaan serupa dari pemerintah mana pun. Sementara Reuters melaporkan Apple tidak berniat mematuhi aturan baru ini dan akan menyampaikan keberatannya kepada pemerintah India.

India bukan satu-satunya negara yang memperketat verifikasi perangkat. Pada Agustus 2025, Rusia juga mewajibkan seluruh ponsel dan tablet baru dipasangi aplikasi pesan MAX yang didukung negara, memicu kekhawatiran serupa terkait privasi dan pengawasan.