APJII Desak Pemerintah Susun Regulasi OTT Asing Demi Kepentingan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam, menyampaikan apresiasi terhadap masifnya pembangunan infrastruktur digital oleh operator telekomunikasi di Indonesia.

Data survei APJII tahun 2024 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Tanah Air telah mencapai angka signifikan, yaitu 79,50%.

Namun sayangnya, menurut Zulfadly, penetrasi internet yang tinggi justru lebih banyak dimanfaatkan oleh penyedia layanan over-the-top (OTT) asing.

"Fenomena menjamurnya OTT asing ini merupakan imbas dari lemahnya regulasi pemerintah terhadap industri digital dan ekosistemnya. Kelemahan regulasi ini menimbulkan permasalahan baru yang hingga kini belum diantisipasi secara efektif oleh pemerintah," ujar Zulfadly dalam keterangan resmi, Rabu (23/7/2025).

Ia memaparkan banyak OTT asing yang beroperasi dan meraup keuntungan di Indonesia tidak memberikan kontribusi kepada negara, terutama dalam hal pembayaran pajak. Mereka hanya mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik tanpa kewajiban fiskal yang jelas.

"OTT ini hanya satu lapisan di atas arsitektur digital. Perkembangan pesat OTT asing di Indonesia terjadi karena infrastruktur internet sudah dibangun oleh anggota APJII. Mereka hanya lewat, menggunakan infrastruktur tanpa memberikan kontribusi balik, baik kepada anggota APJII maupun kepada negara. Apakah kondisi ini adil bagi bangsa Indonesia?," Zulfadly mempertanyakan.

Lebih lanjut, Zulfadly menjelaskan bahwa fokus utama anggota APJII saat ini adalah pemerataan akses internet di seluruh Indonesia dan peningkatan kualitas layanan internet. Akses terhadap berbagai layanan OTT asing memang menjadi kebutuhan masyarakat di era digital ini.

Namun, APJII khawatir jika pemerintah tidak memiliki konsep yang kuat dan berimbang terkait OTT, maka penyedia layanan internet hanya akan menjadi penyedia jaringan bagi kepentingan OTT asing.

"Padahal, sumber daya vital operator telekomunikasi di Indonesia seperti frekuensi dan bandwidth sangat terbatas, sementara trafik data dari OTT terus melonjak secara eksponensial," ucap Zulfadly, menambahkan.

Zulfadly pun mengakui bahwa Indonesia saat ini tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap OTT asing, berbeda dengan Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok dinilai mampu menerapkan kebijakan filtrasi dan memaksa OTT asing untuk patuh pada regulasi yang berlaku di negaranya. Selain itu, Tiongkok juga secara aktif mengembangkan layanan pengganti untuk OTT asing. Kondisi di Indonesia justru sebaliknya.

"Kita hanya bisa berteriak dan memaksa, tetapi kita tidak memiliki konten substitusi yang kuat. Minimnya dukungan dan penghargaan terhadap riset dan inovasi dari pemerintah menjadi kendala utama. Akibatnya, kita menjadi tidak berdaya," ujarnya.

Zulfadly menyebut, OTT asing hadir karena Indonesia dianggap tidak mampu menciptakan produk serupa. Padahal, potensi itu ada, hanya saja perhatian pemerintah untuk menciptakan iklim riset dan inovasi di bidang OTT sangat minim, bahkan nyaris tidak ada.

Untuk menciptakan kesetaraan antara OTT asing dan pelaku usaha telekomunikasi nasional, Zulfadly mendesak pemerintah untuk segera menata ulang regulasi telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membenahi infrastruktur internet secara menyeluruh.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka kerugian terbesar akan dialami oleh masyarakat Indonesia secara luas.

"Jangan lagi ada jargon ‘seleksi alam’, di mana yang kuat akan berkembang dan yang lemah akan tumbang. Kondisi yang kondusif harus diciptakan oleh pemerintah. Telekomunikasi adalah sektor strategis yang wajib dijaga pemerintah demi kepentingan nasional," imbuhnya.

Selain itu, ia mengimbau pemerintah menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan OTT lokal dengan membuka ruang dan iklim inovasi yang seluas-luasnya.

OTT asing, di sisi lain, menuntut kualitas akses internet yang prima. Untuk memenuhi tuntutan ini, anggota APJII harus terus berinvestasi dalam peningkatan frekuensi dan bandwidth. Investasi ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Di satu sisi, kata Zulfadly, harapan masyarakat adalah harga internet yang semakin terjangkau. Namun, di sisi lain, akses ke OTT asing membutuhkan bandwidth internasional yang besar, yang tentu memerlukan biaya tambahan.

"Anggota APJII berada dalam posisi sulit karena dituntut untuk menyediakan akses berkualitas tinggi ke OTT asing jika tidak ingin ditinggalkan pelanggan. Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk akses ke OTT asing, namun kontribusi dari mereka sangat minim. Inilah ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota APJII," ia memungkaskan.