Polusi Udara Jakarta Makin Parah, Warganet Ramai Bahas Sistem 4 in 1: Welcome Back Joki!

Liputan6.com, Jakarta - Polusi udara Jakarta belakangan ini menjadi sorotan, dan ramai dibahas di ranah media sosial, seperti di Twitter.

Salah satu ramai jadi pembicaraan adalah rencana pemerintah untuk menerapkan sistem 4 in 1, guna mengatasi polusi udara Jakarta semakin buruk.

"Dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi '4 in 1',” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai polusi udara dikutip dari Antara, Senin (14/8/2023).

Dia menjelaskan, "Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun."

Sontak pernyataan Menhub Budi Karya ini langsung menuai reaksi dari netizen di Twitter, dengan mengatakan sistem 4 in 1 tidak akan efektif.

Berikut adalah berbagai cuitan warganet yang dirangkum dari Twitter, Selasa (15/8/2023).

"Ga jelas banget sih. 3 in 1 dulu aja ga efektif. Malah skrng 4 in 1. Trus nanti ada joki. Ujung2nya ga efek jg buat ngurangin polusi," kata @l****.

"Saya kira lebih efektif WFH. Kalo 4 in 1 malah nanti muncul joki," ucap @I****.

"Wfh lah. 4 in 1 nanti malah banyak JOKI di jalanan," ujar @k****.

"Lahan kerjaan joki ini yuhu," tulis @e****

"Joki 3 in 1 be like : "WE BACK"," bunyi cuitan @R_halawi

"Emang pikiran pemerintah ini balik lagi kejaman orba....wkwkwk 3 in 1 aja udah gagal pake 4 in 1...kocak," kata @k****.

"Welcome Joki 4 in 1, can't wait to see you all guys," tulis @S**** di Twitter.

"4 in one , semakin banyak joki bertebaran. 🤣🤣🤣," ujar @g**** di media sosial.

2 dari 3 halaman

Menhub Sarankan Sistem 4 in 1

Bukan hanya polusi udara, kemacetan lalu lintas di Jakarta juga dinilai memburuk. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sistem "3 in 1" yang sempat masif diterapkan di Jakarta pada beberapa tahun lalu merupakan sistem pembatasan mobil dengan kriteria mobil diizinkan melintas di kawasan tertentu jika digunakan minimal oleh tiga orang dalam waktu yang bersamaan.

Menhub Budi mengatakan pertimbangan penerapan “4 in 1” karena tingkat utilitas kendaraan di Jabodetabek hanya digunakan oleh satu atau dua orang per kendaraan.

Hal itu membuat jumlah kendaraan semakin tinggi sehingga meningkatkan jumlah emisi gas buang ke udara.

Uji Emisi

Selain mempertimbangkan “4 in 1”, Budi mengatakan pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum mengenai syarat emisi bagi kendaraan yang ingin melintas di Jabodetabek.

Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian RI untuk memperketat penerapan uji emisi bagi kendaraan.

“Jika kendaraan tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek,” ujar dia.

Dalam rapat terbatas itu, kata Budi, pemerintah juga meminta PT PLN Persero untuk menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.

“Saya sampaikan penggunaan EV (electric vehicle) ini perlu intensif dilakukan, tidak saja instansi pemerintah tapi swasta di Jabodetabek mulai menggunakan EV dari motor, dari mobil, dan bersamaan dengan yang lain,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Harga Kendaraan Listrik

Kondisi tersebut diperparah saat hujan yang mengguyur sejak pagi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selanjutnya, Budi menuturkan perlunya menekan disparitas harga kendaraan listrik dengan melakukan standardisasi baterai agar peminat kendaraan listrik semakin banyak.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk.

Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat. Menurut Jokowi, perlu ada langkah jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek.

"Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," kata Jokowi.

"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau," ucapnya.

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024