APJII Dukung Perppu Cipta Kerja: Beri Kepastian Hukum Bagi Pengusaha Jasa Telekomunikasi

Arif menyebut, saat ini industri telekomunikasi Nasional tengah menggencarkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung perekonomian.

"Oleh sebab itu dibutuhkan pijakan hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian berusaha," ungkap Arif.

Lebih lanjut, Arif berharap agar pemerintah bisa merampungkan berbagai regulasi turunan dari Perpu Nomor 2 tahun 2022.

Tujuannya, agar ada aturan teknis pelaksanaan Perpu tersebut, sehingga regulasi yang dikeluarkan pemerintah dapat segera diimplementasikan.

Arif berharap, dengan aturan pelaksanaan yang lebih rinci, diharapkan penggelaran infrastruktur telekomunikasi yang tengah dilakukan di Tanah Air, juga memiliki kepastian hukum.

Menurut Arif, dengan aturan pelaksana Perpu No 2 tahun 2022, diharapkan investasi di Indonesia semakin tumbuh. Termasuk investasi penyelenggara telekomunikasi dalam memperluas cakupan jaringan telekomunikasi.

"Kami berharap dengan adanya Perpu dan aturan pelaksanaannya dapat memberikan dukungan regulasi bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan telekomunikasi," kata Arif.

Hal ini, Arif menambahkan, agar nantinya p penyelenggara telekomunikasi dapat mendukung agenda transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Arif mengatakan, dengan transformasi digital tersebut, Indonesia dipercaya mampu mempersiapkan diri dari ancaman resesi ekonomi dunia.

"Saat ini sektor telekomunikasi memegang peran vital bagi peningkatan output produksi nasional sehingga apapun aturan yang mendukung hal tersebut, sangat mendesak dan diperlukan bagi perekonomian Indonesia," pungkasnya.

(Dio/Ysl)