Standar Interoperabilitas Penting untuk Perlindungan Data Inklusif

Niki pun menyoroti Indonesia dapat merespons berbagai tantangan digitalisasi pada saat pandemi berkat implementasi kerangka regulasi identitas digital yang telah didorong Pemerintah Indonesia.

Salah satunya kini masyarakat dapat membuka rekening bank dan rekening investasi saham dan pasar uang secara online sepenuhnya.

Tak hanya di sektor fintech, inovasi serupa dapat dilihat pada sektor eCommerce, healthtech, and edtech di mana proses onboarding pengguna atau mitra usaha secara digital atau akses data rekam medis elektronis secara aman kini dapat dilakukan.

"Ini terwujud dengan adanya proses verifikasi online menggunakan biometrik yang berbasis pada data kependudukan nasional dan juga tanda tangan digital yang memastikan segala dokumen yang ditandatangani oleh pengguna dilakukan oleh pengguna yang berhak dengan cara yang tepat dan sepenuhnya legal," tutur Niki.

Oleh sebab itu, kata dia, interoperabilitas atau kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik berbeda untuk berbagi penggunaan data secara terintegrasi terutama bagi teknologi dan solusi digital trust menjadi sangat penting secara global.

"Sangat penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi di luar batas negara dan menyelaraskan peraturan di tingkat global. Sebagai contoh, kelompok industri, pakar, dan dunia akademis secara global mendorong lahirnya Cloud Signature Consortium (CSC) sejak 2016 yang memudahkan hadirnya standar yang bersifat netral-teknologi untuk tanda tangan digital berbasis cloud secara aman bagi jutaan penduduk dunia," ujar Niki.

Sebagai anggota CSC pertama dari Indonesia pada 2021 sekaligus PSrE pertama di Indonesia dengan akreditasi global WebTrust sejak 2020, VIDA dapat mendorong jangkauan layanan identitas digital ini secara lebih luas serta mendorong transformasi digital dunia usaha secara global, mengingat standar terbuka dan spesifikasi teknis CSC yang sejalan dengan regulasi di berbagai negara.

Niki menilai, selain untuk melindungi data warga negara, peningkatan kemudahan akses masyarakat ke layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintah secara elektronik juga harus dipikirkan.

"Hal ini juga membutuhkan standar interoperabilitas yang jelas untuk memastikan sebanyak mungkin layanan dapat diakses dan inklusif," kata Niki.

Oleh karena itu, menurut dia, penting untuk mendorong harmonisasi peraturan perlindungan data pribadi dalam menetapkan standar dan interoperabilitas yang jelas, serta memungkinkan penyedia digital trust untuk menggunakan sumber data lintas batas yang otoritatif untuk memaksimalkan akses dan inklusivitas, sembari "pada saat yang sama tetap mengurangi risiko keamanan siber global."