Berita UMP 2024 DKI Jakarta Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Saat ini, buruh menolak besaran UMP 2024 di DKI Jakarta. Diketahui para buruh mengancam akan melakukan aksi demo lanjutan.

6
Foto
Sah!, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 Naik Rp 165.583

Saat Anak-Anak Pengungsi Gunung Ruang Dihibur Badut Jalanan
Awas, Status Gunung Ibu Halmahera Barat Naik dari Level 3 Jadi Level 4
Telah dibaca 0 kali
KPK Cecar Sekjen DPR soal Keuntungan Pihak Vendor dari Proyek Pengadaan Perabotan Rumah Dinas
Telah dibaca 0 kali
Akhir Petualangan Komplotan Spesialis Curanmor Bersenjata Api, 11 Kali Beraksi di Bandar Lampung
Telah dibaca 0 kali
Guru Silat di Indragiri Hilir Cabuli Muridnya di Sekolah
Telah dibaca 0 kali
Mengenal DART, Misi Bunuh Diri NASA Halau Asteroid Tabrak Bumi
Telah dibaca 0 kali
Buya Yahya: 3 Jenis Orang Ini Dijamin Allah, Rezekinya Berlimpah dan Masuk Surga
Telah dibaca 0 kali
Diduga Rugikan Negara Rp1,2 Miliar Lebih, Mantan Kadishub Dompu Ditahan
Telah dibaca 0 kali
Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan Avtur Aman untuk Penerbangan Haji 2024
Telah dibaca 0 kali
Kunjungi Dekranas Expo 2024, Ibu Negara Iriana Jokowi Belanja Batik dan Gelang di UMKM Binaan Pertamina
Telah dibaca 0 kali
Menyoal Keberadaan Juru Parkir Liar Minimarket Jakarta
Telah dibaca 7 kali
HEADLINE: BPJS Kesehatan Ganti Kelas Perawatan dengan KRIS, Plus-Minusnya?
Telah dibaca 14 kali
Gempa Merusak M5,5 Terjadi di Lombok, Badan Geologi Sebut Akibat Aktivitas Zona Sesar Naik Busur Belakang Flores
Telah dibaca 14 kali
Dindik Jatim Tidak Melarang Siswa SMA dan SMK Study Tour, tapi...
Telah dibaca 14 kali
PN Tanjung Karang Vonis 'Ratu Narkoba' 5 Tahun Kurungan Penjara
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) saat menggelar aksi menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh juga menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Massa dari berbagai elemen buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh ini mendorong agar UMP Jakarta 2024 naik sebesar 5,6 persen. (Merdeka.com/Lydia Fransisca)

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (5/10/2021). (Dok Kemnaker)

Pekerja saat melintas trotoar di kawasan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (21/11/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pemrov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.38 (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jumlah tersebut naik sekitar Rp 165.583 dari UMP 2023 yang sebesar Rp 4.901.798. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ratusan buruh dari FSMPI dan Perwakilan Daerah KSPI terlibat saling dorong dengan polisi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkan UMP Jakarta 2024 pada Selasa (21/11/2023). ( Merdeka.com/ Lydia Fransisca)

Polisi mengamankan aksi ratusan buruh dari FSMPI dan Perwakilan Daerah KSPI terlibat saling dorong dengan polisi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Infografis Daftar Upah Minimum Provinsi 2023 atau UMP 2023 (Liputan6.com/Triyasni)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)