Berita Muchtar Pakpahan Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Dalam memperjuangkan nasib buruh, ungkap Sabam, Muchtar Pakpahan tak kenal kompromi.

4
Foto
Datangi KPK, Muchtar Pakpahan Siap Uji Pasal 77 UU No.8/1981 Tentang KHUAP

Prediksi Perempat Final Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 Vs Korea Selatan: Berburu Tiket Olimpiade
Elon Musk Bakal Rilis Aplikasi X Twitter di Smart TV, Seperti Apa Fiturnya?
Telah dibaca 0 kali
Bursa Rombak Konstituen IDX 80, Simak Daftar Terbarunya
Telah dibaca 0 kali
6 Potret Beli Makanan Dapat 'Hadiah' Barang Ini Bikin Kaget Sekaligus Heran
Telah dibaca 0 kali
Kejagung Klarifikasi Isu Buka Blokir Rekening Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Tersangka Korupsi Timah
Telah dibaca 0 kali
Green Leadership dan Arti Pentingnya bagi Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Dharma Polimetal Tebar Dividen 2023 Rp 171,29 Miliar
Telah dibaca 0 kali
Disebut Nepo Baby, Ini 6 Potret Widuri Puteri Pemeran Sita Remaja di Film Siksa Kubur
Telah dibaca 0 kali
Impor Bahan Baku Plastik Kini Tak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin
Telah dibaca 0 kali
125 Kata-Kata Perjuangan Hidup yang Penuh Motivasi, Bangkitkan Semangat
Telah dibaca 0 kali
Top 3 Tekno: Cara Isi Daya Baterai iPhone Lebih Cepat Terpopuler
Telah dibaca 0 kali
PKB Benarkan Bakal Terima Kunjungan PKS Kamis Malam 25 April 2024 Ini
Telah dibaca 0 kali
Uang Beredar Tumbuh Jadi Rp 8.888 Triliun pada Maret 2024
Telah dibaca 0 kali
Penampakan Gerbang Lod, Tempat Terbunuhnya Dajjal Jelang Kiamat
Telah dibaca 0 kali
Reaksi Krisdayanti Saat Mengetahui Aurel dan Atta Halilintar Terjebak Banjir di Dubai
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Sabam Sirait. (Ist)

Menaker Ida Kenang Muchtar Pakpahan Sebagai Pejuang Buruh

Ketua Umum DPP SBSI, Muchtar Pakpahan mendatangi Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan saat tiba di depan Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan, memperlihatkan surat permohonan di gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan menilai putusan Hakim Sarpin Rijaldi telah melampaui batasan Hukum dalam pasal 77 UU No.8/1981 KUHAP. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Faisal R Syam/Herman Zakharia)