Komisi V Minta Tarif Baru Ojol Tak Bebani Konsumen

Liputan6.com, Jakarta - Rencana penyesuaian potongan tarif aplikasi sebesar 8 persen oleh platform transportasi daring (ojek online) yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2026 menuai apresiasi dari banyak kalangan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai kebijakan baru tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam melindungi hak ekonomi dari pekerja transportasi berbasis digital.

"Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo untuk memastikan kesejahteraan mitra pengemudi. Kendati demikian, penerapannya membutuhkan pengawasan dan evaluasi berkala agar tidak mengorbankan kualitas layanan," ujar Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia memaparkan, potensi risiko terbesar dari kebijakan ini adalah jika aplikator mengompensasi pemotongan tarif tersebut dengan menaikkan harga layanan ke konsumen secara sepihak. Menurutnya, jika tarif di aplikasi melonjak terlalu tinggi, okupansi penumpang dipastikan merosot tajam.

Dampak buruknya, pendapatan harian para pengemudi akan anjlok dan keberlanjutan bisnis aplikator pun ikut terancam.

"Jangan sampai kebijakan ini malah membebani aplikator serta konsumen. Jika kebijakan ini memicu peningkatan tarif yang membebani masyarakat, dikhawatirkan terjadi penurunan okupansi penumpang. Jika demikian, pengemudi hingga aplikator sendiri yang akan dirugikan," kata legislator asal Jawa Barat ini.

Huda mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk melakukan evaluasi komprehensif. Kemenhub harus segera menyempurnakan regulasi teknis yang mengatur formula bagi hasil secara transparan agar tidak ada komponen biaya tersembunyi yang merugikan pengemudi.

"Kementerian Perhubungan perlu menyusun regulasi teknis yang mengatur formula pembagian pendapatan secara transparan, termasuk komponen biaya aplikasi, insentif, dan potongan lainnya, guna memberikan kepastian hukum," tegas Huda.

Ketua DPP PKB ini memastikan parlemen akan mengawal ketat implementasi kebijakan per 1 Juli mendatang. Ia juga mewanti-wanti perusahaan aplikator transportasi daring untuk membuka ruang transparansi dengan menyampaikan laporan kinerja operasionalnya secara berkala kepada publik.

"Komisi V akan melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan ini dan berharap aplikator menyampaikan laporan berkala secara terbuka kepada publik," ucapnya.

GoTo dan Grab Indonesia resmi menerapkan potongan komisi maksimal 8 persen pada ojek online (ojol), mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diumumkan perwakilan kedua perusahaan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

"Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya," ujar Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut Catherine, kebijakan tersebut adalah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol.

"Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8 persen potongan komisi ini," kata dia.

Sementara itu, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan, penerapan komisi 8 persen untuk layanan transportasi roda dua mulai awal Juli mendatang.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike. Dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026," kata Neneng.

Adapun pengumuman tersebut disampaikan setelah pimpinan DPR RI menggelar pembicaraan dengan pihak GoTo dan Grab.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pembahasan tersebut untuk memastikan penerapan kebijakan yang selama ini ditunggu para pengemudi ojol.

"GoTo dan Grab yang tadi kami sudah mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi," ujar Dasco.