BPN Tulungagung Siap Bantu Warga Gugat Perdata Kasus Ganti Rugi Jalan Tol

Liputan6.com, Tulungagung - Badan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung memediasi warga yang lahan dan bangunannya terdampak proyek tol Tulungagung-Kediri dengan menawarkan sejumlah opsi bentuk ganti untung dari pemerintah.

Ini merupakan musyawarah kedua untuk menentukan bentuk ganti kerugian lahan terdampak (proyek) tol.

Kepala ATR/BPN Tulungagung Ferry Saragih menyatakan,  terkait nilai ganti rugi lahan terdampak proyek pembangunan jalan tol itu, Ferry menegaskan bahwa harga yang ditetapkan tim aprraisal bersifat final dan mengikat. 

Harga ganti rugi itu, kata dia, hanya bisa diubah lewat putusan pengadilan. Oleh karenanya, lanjut Ferry, pihaknya siap membantu warga untuk menggugat melalui jalur perdata ke pengadilan negeri setempat. 

"Kami akan berkonsultasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung, terkait mekanisme gugatan ini," katanya, dikutip dari Antara. 

Untuk itu, Ferry menyarankan warga agar mulai menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bukti dalam persidangan.

"Kami masih akan melakukan musyawarah ketiga untuk menentukan bentuk ganti rugi. Bentuk ganti rugi ya, bukan nilai ganti rugi," ujar Ferry.

Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti menyatakan bahwa harga yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bersifat final dan mengikat.

"Nilainya sudah final, kecuali ada kesalahan data atau kesalahan rumus. Masyarakat bisa buktikan datanya karena hanya pengadilan yang bisa mengubah harga," tuturnya.

Ia mengatakan mekanisme gugatan diatur hanya 30 hari kerja harus sudah diputus. Jika masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan bisa melakukan banding langsung ke Mahkamah Agung (MA).

Proses di MA, katanya. sudah diatur maksimal tiga bulan perkara wajib sudah diputus. "Jadi semua sudah ada jaminan. Kami akan coba melakukan pendekatan terkait aturan pada musyawarah ketiga," katanya.