DPRD Surabaya: Sanksi Tegas Swalayan Jual Minyak Goreng Bersyarat

Liputan6.com, Surabaya - Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz meminta pemerintah kota Surabaya menertibkan toko swalayan yang menjual minyak goreng dengan harga normal, namun disertai syarat pembelian.

Permintaan penertiban tersebut seiring adanya temuan dari Kantor Wilayah (Kanwil) IV Komisi Pengawan Persaingan Usaha (KPPU) terhadap sejumlah toko swalayan di Surabaya selama dua hari pada 7-8 Maret 2022.

"Kami berharap temuan ini harus ditindaklanjuti dengan pengawasan. Misalnya, razia tiba-tiba," katanya, Jumat (11/3/2022).

Ia menegaskan Pemkot Surabaya harus memberikan sanksi tegas terhadap toko atau swalayan yang menerapkan model penjualan minyak goreng bersyarat. 

"Sanksinya bisa berupa peringatan sebanyak tiga kali. Namun, kalau tetap membandel cabut saja izinnya," ujarnya.

Menurut ia, praktik seperti ini tidak layak dilakukan di tengah kelangkaan stok minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat.

"Ini sama dengan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelangkaan minyak goreng," katanya.