Akal-akalan Pria di Lampung Rekayasa Istri Jadi Korban Begal

Liputan6.com, Jakarta - Seorang pria berinisial ES (28), warga Kecamatan Rajabasa, diduga merekayasa cerita bahwa istrinya menjadi korban begal. Namun, setelah diselidiki, polisi memastikan peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

Kapolsek Tanjungkarang Barat AKP Martoyo mengatakan laporan itu dibuat ES pada 30 Juni 2026. Saat itu, ia mengaku istrinya dibegal di Jalan Cantik Manis, Kelurahan Susunan Baru.

Dalam laporannya, ES menyebut dua pelaku menodongkan pisau kepada istrinya sebelum membawa kabur satu unit sepeda motor Yamaha Fazzio, telepon genggam, dan uang tunai Rp 1 juta.

Namun, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan menemukan sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan keterangan pelapor.

"Anggota langsung melakukan olah TKP dan serangkaian penyelidikan. Dari hasil pendalaman ditemukan sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan keterangan pelapor," kata Martoyo, Selasa (7/7/2026).

Penyelidikan kemudian mengungkap fakta berbeda. Sepeda motor Yamaha Fazzio yang diklaim dirampas begal ternyata dijual sendiri oleh ES seharga sekitar Rp 7 juta.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan sepeda motor itu bukan dirampas pelaku begal, melainkan dijual sendiri oleh yang bersangkutan kepada orang lain," ujarnya.

Menurut Martoyo, ES membuat laporan palsu karena terlilit utang. Ironisnya, motor tersebut baru sekitar satu bulan dibeli secara kredit dan cicilannya masih berjalan saat dijual tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan.

Untuk menutupi perbuatannya, ES diduga menyusun skenario seolah-olah istrinya menjadi korban pembegalan, lalu melaporkannya ke polisi agar terhindar dari tanggung jawab.

Dalam perkara itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sisa uang hasil penjualan motor sebesar Rp 600 ribu, satu unit telepon genggam, dokumen laporan polisi, surat pernyataan, surat jaminan dari perusahaan pembiayaan, serta dokumen pemeriksaan lainnya.

Kini ES harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat Pasal 394 juncto Pasal 361 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan memberikan keterangan palsu.

Martoyo menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, tetapi tidak akan mentoleransi laporan yang sengaja direkayasa.

"Laporan palsu tidak hanya membuang waktu dan sumber daya kepolisian, tetapi juga dapat menghambat penanganan perkara yang benar-benar terjadi. Kami mengimbau masyarakat agar selalu memberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tandasnya.