Kado HUT RI untuk Warga Sultra, Pajak Kendaraan Bermotor Turun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menghadirkan kado istimewa bagi masyarakatnya berupa penurunan beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara bertahap hingga 23 persen bagi kendaraan lama. Kebijakan ini resmi berlaku mulai 17 Agustus dan bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Pergub Nomor 6 mulai berlaku 17 Agustus, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan diterapkan di seluruh layanan Samsat kabupaten/kota se-Sultra," kata dia, seperti dikutip Rabu (19/8).

Andi menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Sultra Nomor 6 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Alat Berat, dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk kendaraan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Melalui aturan ini, kendaraan bermotor yang dibuat sebelum tahun 2025 kini mendapatkan penyusutan nilai jual sebesar 5 persen setiap tahun hingga maksimal lima tahun, sesuai umur ekonomis kendaraan," jelasnya.

Andi merinci, penyusutan dihitung menggunakan metode saldo menurun yang mencerminkan penurunan nilai ekonomis kendaraan secara nyata. Hasilnya, beban pajak yang harus dibayar pemilik kendaraan menurun secara bertahap:

Tahun ke-1: turun 5 persen; tahun ke-2: turun 10 persen; tahun ke-3: turun 14 persen; tahun ke-4: turun 19 persen; tahun ke-5 dan seterusnya: turun maksimal 23 persen.

"Kebijakan ini mencakup Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Nilai Jual Alat Berat (NJAB), serta Nilai Jual Ubah Bentuk."

Sebelumnya, lanjut Andi, nilai dasar pengenaan pajak belum sepenuhnya mencerminkan penurunan nilai kendaraan dari tahun ke tahun. Dengan penyesuaian ini, pemerintah provinsi ingin menghadirkan rasa keadilan sekaligus meringankan beban masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang sudah berusia tua. Ia berharap, keringanan ini juga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

“Kepatuhan Anda membangun Sultra. Mari manfaatkan kemudahan ini dan tetap patuh membayar pajak, karena setiap rupiah pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di seluruh penjuru Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.