Wapres Gibran Kunjungi Korban Gempa Bitung: Tak Boleh Ada Warga Sendirian Hadapi Musibah

Liputan6.com, Jakarta - Usai dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka langsung bertolak ke Sulawesi Utara untuk meninjau penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah tersebut.

Gibran memilih langsung mendatangi rumah duka almarhumah Deitje Lahia (70) di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Senin (6/4/2026) malam. Kehadiran putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ini menjadi simbol empati mendalam, sekaligus penegasan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan bencana.

​Mengenakan kemeja biru muda khasnya, Gibran berbincang hangat dengan pihak keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga akibat tertimpa reruntuhan di kawasan Gedung KONI Manado saat gempa terjadi.

​Selain memberikan dukungan moril, Wapres memastikan bahwa bantuan dan santunan bagi para penyintas bencana akan segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

​"Kami datang untuk memastikan bahwa seluruh warga yang terdampak, khususnya keluarga yang ditinggalkan, mendapatkan perhatian penuh dari negara. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, tidak boleh ada warga yang merasa sendirian dalam menghadapi musibah seperti ini," ujar Wapres Gibran Rakabuming Raka di lokasi.

Tidak hanya fokus pada bantuan kemanusiaan, Wapres Gibran juga menekankan pentingnya evaluasi infrastruktur pasca-gempa guna mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan.

Ia menginstruksikan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk bergerak cepat melakukan asesmen kerusakan.

​"Saya ingin memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan tanpa celah. Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan menyeluruh, mulai dari bantuan logistik hingga perbaikan fasilitas publik yang rusak," tegasnya.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda Sulawesi Utara pada Kamis, 2 April 2026 meninggalkan dampak signifikan pada infrastruktur di Kota Manado dan sekitarnya.

Kunjungan Wapres ke Minahasa ini menjadi bagian dari rangkaian agenda kerja maraton pemerintah dalam menjamin stabilitas dan keselamatan warga di daerah rawan bencana.