Mensos Tegaskan Tak Ada Siswa Titipan di Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan siswa yang bersekolah di sekolah rakyat merupakan siswa yang berasal dari kondisi ekonomi rentan. Hal itu disampaikan Saifullah Yusuf saat membuka peresmian Sekolah Rakyat di hadapan Presiden Prabowo dan sejumlah jajaran Kementerian, serta Pemerintah Daerah di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Sauifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 166 sekolah rakyat sudah berjalan di 34 provinsi sesuai arahan Presiden Prabowo. Adapun pada Juli 2025 sudah beroperasi 60 titik Sekolah Rakyat, Agustus sebanyak 37 titik, September dan Oktober sebanyak 66 titik.

"Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan," ujar Menteri yang kerap disapa Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kementerian Sosial berusaha menerjemahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan melakukan penjangkauan, kepada siswa dari keluarga paling tidak mampu.

"Kami juga menemukan kenyataan yang lebih sunyi, banyak anak berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal, bahkan dengan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka semua, Bapak Presiden, kami cek kondisi di lapangan bersama pendamping sosial, Dinsos Daerah, dan Badan Pusat Statistik," jelas Gus Ipul.

Calon siswa sekolah rakyat dilakukan klasifikasi terlebih dahulu dan setelah memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat. Hal itu untuk memastikan tidak ada siswa titipan pada sekolah rakyat.

"Jadi, Menteri Sosial tidak bisa titip, Menteri Sosial tidak bisa menitipkan siapa pun yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat. Arahan Presiden cukup jelas, tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada suap-menyuap untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat," tegas Gus Ipul.

Siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi yang sangat rentan, 60 persen orang tua siswa bekerja sebagai buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani, buruh nelayan, tukang ojek, tukang cari rumput, pemulung, dan lain sebagainya. Pada umumnya berpenghasilan tidak tetap dan 67 persen berpenghasilan di bawah satu juta rupiah per bulan.

"65 Persen memiliki tanggungan keluarga di atas empat orang, 454 siswa Sekolah Rakyat berasal dari mereka yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan, 298 siswa Sekolah Rakyat sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah, dan sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja di usia yang sangat muda," ucap Gus Ipul.

Siswa yang bersekokah di Sekolah Rakyat senantiasa mengikuti pelajaran, cek kesehatan, dan mendapatkan pemenuhan gizi. Sekolah Rakyat tidak memberlakukan tes akademik, namun melakukan tes DNA Talent berbasis teknologi untuk memetakan potensi siswa.

"Pendidikan formal dijalankan dengan kurikulum yang sangat personal, dibimbing guru yang tersertifikasi, di mana kurikulum dan rekrutmen guru dipandu secara langsung oleh Prof. Mu'ti dan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah," terang Gus Ipul.

Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang modern namun tetap terjaga, proses pembelajarannya melalui Learning Management System (LMS). Setiap siswa dalam pembelajarannya didukung menggunakan laptop sebagai media belajar mengajar dan hanya untuk kepentingan di dalam kelas, penggunaan HP sangat dibatasi di Sekolah Rakyat.

"Sekolah Rakyat adalah kawah candradimuka, tempat di mana penjaga asa keluarga ditempa, dididik untuk menjadi pemutus mata rantai kemiskinan dan merubah masa depan keluarga," ungkap Gus Ipul.