Dedi Mulyadi Tanggapi Wacana Pemotongan Transfer ke Daerah: Kita Tak akan Menyerah, Tarung

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak akan gentar terhadap pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2026 yang akan dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengaku akan tetap bertarung menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

“Ya kita mah tidak akan menyerah, tarung,” ujar Dedi usai memberikan kuliah umum di UIII, Depok, Rabu (8/10/2025).

Dedi mengakui, Pemprov Jabar mendapatkan rencana pemotongan TKD 2026. Bahkan, jumlahnya dinilai cukup besar, namun rencana yang digulirkan Kementerian Keuangan tidak menyurutkan langkah Pemprov Jabar.

"Ya, Jawa Barat memang Provinsinya kehilangan Rp 2,458 triliun, Kabupaten dan kotanya seluruh Jawa Barat kehilangan Rp2,7 triliun," jelas Dedi.

Meskipun TKD Jawa Barat turun, namun tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat. Bahkan, Dedi ingin menaikan pembangunan di Jawa Barat 50 persen dari tahun lalu.

"Sumbernya? birokratnya berpuasa. Bagaimana cara berpuasa? satu, biaya listriknya kita turunin setengahnya, bayar airnya kita turunin setengahnya, penggunaan media digital kita turunin setengahnya," tegas Dedi.

Tidak hanya itu, lanjut Dedi, perjalanan dinas akan dipangkas sampai menyisakan 10 persen. Selain itu, Dedi akan memangkas setiap kegiatan yang dianggap tidak penting.

“Nah ini Insya Allah bisa melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan, jadi kita puasa. Maka tagline 2026 adalah ASN puasa rakyat berpesta,” ungkap Dedi.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa, 7 Oktober 2025. Pertemuan itu membahas mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menkeu Purbaya menuturkan, setiap kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan nasional dan daerah agar tercipta keseimbangan yang adil tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara secara keseluruhan.

“(Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) mau protes? Bisa saja, kita lihat keuangan daerah kita seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan,” ujar Purbaya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/10/2025).

Menkeu Purbaya juga meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer ke daerah memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi begini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti kedepannya,” ujar Menkeu Purbaya.

Ia menuturkan, tanggapannya terkait protes Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) atas penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dengan menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.