Menilik Upaya Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas

Liputan6.com, Jakarta- Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bangka Belitung (Babel) tak main-main untuk mewujudkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi pada tahun ini.

Berbagai upaya pun terus dilakukan dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.

Kepala Subbagian Perencanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Kemenkumham, Erwin Nugroho mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 40 satuan kerja.

"Kegiatan ini terkait analisa dokumen data dukung yang akan diusulkan sebagai satuan kerja menuju WBBM," ungkap Erwin Nugroho, Kamis (1/2/2024).

Empat narasumber yang kompeten didatangkan untuk mengisi acara tersebut antara lain Penelaah Teknis Kebijakan Bidang 4 Setjen Kemenkeu Rizal, Itjen Kemenkeu Tri Sukoco Yudi Pramono dan Denis Yudo Susilo.

Selaku narasumber pertama, Rizal mengatakan jika sinergitas harus dilakukan oleh satuan kerja dengan memberikan transfer pengetahuan baik di internal maupun di lintas Kementerian.

"Pembangunan Zona Integritas adalah kerja sama seluruh lini," ujar Rizal.

Rizal juga menekankan pentingnya inovasi layanan pada pembangunan ZI. Ia menyampaikan inovasi tersebut dapat berbasis teknologi atau non teknologi.

Terkait pelayanan langsung ke masyarakat, Rizal mengatakan jika Kemenkeu memprioritaskan untuk memiliki program memperbanyak otomasi, dan mengurangi tatap muka.

Narasumber kedua, Tri Sukoco Yudi Pramono menyampaikan strategi Kemenkeu menuju WBK dan WBBM. Ia menekankan perlunya keterlibatan pimpinan secara langsung dan seluruh elemen yang ada di kantor.

"Jika Unit Kepatuhan Internal yang merupakan perpanjangan Kepala Kantor diberdayakan secara aktif, serta fokus pembangunan integritas secara substansial dan berkelanjutan," Tri Sukoco menimpali.

Selanjutnya narasumber terakhir, Denis Yudo Susilo dari Itjen Kemenkeu menuturkan ada 4 Fokus penilaian pembangunan ZI, yaitu pra evaluasi, desk evaluation, wawancara dan observasi lapangan.

"Semua penilaian tersebut harus diperhatikan agar pembagunan ZI menjadi terlaksana," tutur Denis.

Sekedar informasi, Acara tersebut juga ikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto dan didampingi Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar.