Ada 605 Honorer Fiktif di Setwan DPRD Kepri, Siapa Main Api?

Polda Kepri dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Batam mendesak DPRD dan Pemerintah Kota Batam mengatasi tingginya kasus pornografi. (Foto: Liputan6.com/Ajang Nurdin)

Liputan6.com, Batam - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, terkait dugaan adanya perekrutan honorer fiktif di Sekretariat Dewan(Setwan) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.

"Yang namanya proses hukum, ya kami harus hormati," ujar Ansar di Batam Kepulauan Riau, Jumat, dikutip Antara.

Dia menyebutkan, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait hal tersebut sudah benar dan harus ditindaklanjuti.

"Kalau memang ada yang fiktif silahkan ditindak lanjuti, kami hormati proses hukum yang berjalan," kata dia.

Sementara, Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol. Nasriadi mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 22 orang saksi dalam kasus ini.

"Kami sudah meminta keterangan 22 orang dari korban hingga pekerja di Setwan DPRD Kepri bagian keuangan, rekrutmen dan lainnya. Kalau oknum pejabat belum diperiksa, ini masih terus bergulir," ujar Nasriadi.

Dia menyebutkan, penyelidikan ini dilakukan karena adanya laporan dari seorang masyarakat yang menjadi korban honorer fiktif ini.

Simak Video Pilihan Ini:

Heboh Rencana Pesta Ultah Komunitas Tukang Bakso di Karanganyar, Peserta Ribuan Orang

2 dari 2 halaman

605 Honorer Fiktif

Dari hasil penyelidikan Polda Kepri, diketahui bahwa ada sekitar 605 pegawai honorer fiktif yang direkrut di Setwan DPRD Kepri dari tahun 2021-2023.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihaknya mendapati tiga modus yang digunakan oknum tersebut dalam menjalankan aksinya.

Pertama, adanya masyarakat yang tidak lolos mendaftar sebagai honorer Setwan DPRD Kepri, namun datanya dicuri dan diterima bekerja sebagai honorer.

"Seperti korban yang melaporkan ini, jadi setelah dirinya tidak diterima sebagai honorer, pelapor mencari pekerjaan lain dan tidak diterima karena sudah terdata BPJS Ketenagakerjaan sebagai honorer di DPRD Kepri. Meski terdaftar sebagai honorer, korban tidak menerima gaji dan tidak mengetahui hal itu sama sekali," kata dia.

Kemudian pekerja honorer yang dinyatakan lulus, namun tidak pernah masuk kantor dan menerima gaji setiap bulannya.

"Yang ketiga, ada oknum pejabat yang memiliki pembantu dan supir yang didaftarkan sebagai honorer di Setwan DPRD Kepri, padahal mereka tidak bekerja. Mereka kerja pribadi pada oknum pejabat, tapi digaji negara," katanya.