Ramai-Ramai Pejabat Desa hingga Daerah Blora Diundang dalam Penerapan TTE, Apa Pentingnya?

Berbagai daerah di Indonesia perlahan mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hingga tingkatan pemerintah desa, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Demi itu, pemerintah setempat mengundang seluruh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Serta banyak pejabat daerah untuk menyaksikan launching aplikasi 'Esuk Layang Mabur' dengan penerapan TTE.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati. (Liputan6.com/Ahmad Adirin) — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Yayuk Windrati. (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Blora - Berbagai daerah di Indonesia perlahan mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hingga tingkatan pemerintah desa, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Demi itu, pemerintah setempat mengundang seluruh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Serta banyak pejabat daerah untuk menyaksikan launching aplikasi 'Esuk Layang Mabur' dengan penerapan TTE.

Diketahui Liputan6.com, mereka diundang dengan dimohon agar tidak diwakilkan untuk bisa datang ke Joglo di Desa Bogem, Kecamatan Japah, pada Selasa (28/02/2023) mendatang. Yang menjadi pertanyaan adalah, aspek pentingnya seperti apa sampai banyak pihak diundang beramai-ramai menyaksikan launching di perkampungan yang jauh dari perkotaan?

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Yayuk Windrati menjawab pentingnya hal tersebut. Menurut dia, desa digital merupakan desa yang menerapkan sistem kerja dalam pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

"Yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, percepatan akses serta pelayanan publik. Dengan desa digital akan sangat mendukung tercapainya smart village," terang Yayuk, panggilannya pada Minggu (26/02/2023).

Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, perlu persiapan dan dukungan untuk menjadi desa digital. Yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat maupun masyarakatnya, serta infrastrukturnya juga harus memadai.

"Yang paling penting sinyal harus bagus dulu dengan digitalisasi desa, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa," kata Yayuk.

"Blora baru merintis, semoga bisa segera terlaksana," imbuhnya berharap.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi menyarankan agar masa jabatan Kepala Desa (Kades) dapat menjabat selama 27 tahun dalam kurun tiga periode.

2 dari 2 halaman

Tuntutan Zaman

Sekjend DPP APDESI Agung Heri Susanto — Sekjend DPP APDESI, Agung Heri Susanto saat diwawancarai di Pendopo Bupati Blora. (Liputan6.com/ AHmad Adirin)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) Agung Heri Susanto menjelaskan tentang pentingnya penerapan TTE memasuki era zaman dunia digital 4.0 sekarang ini.

Menurutnya dalam kehidupan saat ini tidak bisa dihindari. Baik dari dunia bisnis, sosial, sampai ke bidang Pemerintahan.

"Dunia digital menuntut semua serba cepat, tepat, akurat sehingga tercapai efisiensi pekerjaan," terang Agung Heri, yang juga menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat paling terdepan yang berhadapan setiap saat dengan rakyat desa.

"Tentunya juga harus berbenah mengikuti trend zaman yang sangat cepat perubahannya. Apabila tidak segera mulai menyesuaikan dengan digitalisasi, maka akan semakin jauh tertinggal dalam pencapaian pelayanan prima di desa," imbuhnya.

Agung Heri tidak memungkiri bahwa semangat membangun desa, dan desa membangun masih terkendala SDM seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora Yayuk Windrati.

"Baik masyarakat desa sebagai usser maupun tenaga yang ada di desa (aparatur desa), yang tentunya harus gerak cepat mengikuti digitalisasi dalam pelayanan di desa," katanya.

Untuk mewujudkan desa digital, menurut Agung Heri, hal ini menjadi tugas bersama. Baik pemerintah desa, pemerintah daerah sampai pusat, untuk selalu mendampingi dalam mentransfer ilmu, serta mewujudkan adanya teknologi digital untuk aparatur pemerintah desa.

"Karena tanpa hal tersebut mustahil percepatan inovasi digital bisa terbangun di desa," ucapnya.

Lebih lanjut, Sekjend DPP APDESI ini juga mengatakan, bahwa saat ini sudah ada beberapa desa di Indonesia yang berinovasi menuju digital desa.

"Hal ini selaras dengan program Kementerian Desa mendorong adanya desa digital. Tapi Inovasi yang ada mesti diimbangi dengan apresiasi dari pemerintah supaya desa juga semangat dalam mengembangkan teknologi digital untuk pelayanan masyarakat desa," pungkasnya.