Rekomendasi 3 Langkah Strategis Terkait Serangan Bjorka

Herman Huang menekankan sudah saatnya kemandirian data nasional.

Liputan6.com, Jakarta - Herman Huang, pakar IT dan peserta Program Cybersecurity Cambridge University, Inggris, melontarkan tiga rekomendasi yang mendesak dilakukan seiring fenomena kemunculan peretas Bjorka yang viral belakangan ini.

“Langkah-langkah ini dapat dilakukan berbagai pihak,” katanya dalam keterangan tertulis.

Pertama, Kampanye Keamanan Data. Herman menjelaskan, Kementerian Kominfo sudah sering mengadakan Kampanye Literasi Digital selama periode 2020 – 2022. Sehingga sudah saatnya diadakan kampanye serupa untuk Keamanan Data dengan target yang lebih spesifik dan konten yang lebih spesifik. Sehingga publik dapat lebih paham dan waspada akan keamanan datanya.

Kedua, Transformasi BSSN(Badan Sandi dan Siber Negara) dan Kementerian Kominfo. Menurut Herman, BSSN sebagai lembaga siber harus merombak diri untuk dapat memberikan peningkatan keamanan siber dan emergency response ketika kebocoran data siber terjadi lagi di masa depan.

BSSN dapat dimodelkan serupa NSA di Amerika. Harusnya tidak ada kebingungan atau diam berhari-hari ketika kebocoran data terjadi. Efek kebocoran data masif sudah banyak terjadi di banyak negara dengan korban-korban korporasi besar seperti Travelex di Inggris, perusahaan kripto di Jepang dan sebagainya.

“Kita harus menghindari hal serupa ini terjadi misalnya di e-commerce kita dan di 2023/2024 data pemilih kita di KPU,” kata Herman.Ketiga, Kemandirian Data Nasional.

“Selama data-data kita mayoritas masih diproses,diolah dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas,” kata Herman menambahkan.

Ada baiknya, kata dia, kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti Tiongkok yang menggalakan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya.

Keberadaan Aplikasi Nasional seperti Peduli Lindungi merupakan suatu prekursor bagus yang harus didukung meskipun sempat juga data mereka per 2021 diambil oleh hacker.Peduli Lindungi merupakan suatu contoh perdana bahwa Indonesia dapat meluncurkan aplikasi nasional yang dipakai oleh mayoritas dari 300 juta penduduk Indonesia dan dapat berjalan cukup baik dan reliable selama ini.

2 dari 2 halaman

Dua Masalah Utama

Herman Huang menambahkan, fenomena Bjorka ini jadi mengangkat ke permukaan dua masalah utama yang terjadi di Indonesia yaitu;

Pertama, kesadaran penyelenggara negara dan rakyat atas keamanan data masih rendah.

“Adanya pernyataan bahwa data negara aman dan tidak menjadi korban hacking dari Bjorka,dapat dianggap bahwa penyelenggara negara tidak menganggap data masyarakat sebagai penting,” katanya.

Sebaliknya masyarakat masih banyak yang melakukan sharing data (baik sukarela maupun diminta) dengan gampang tanpa mempertimbangkan datanya dapat disalahgunakan.Kedua, keamanan siber kita masih rendah. Herman menyebut rendahnya keamanan siber kita terjadi karena beberapa hal.

Pertama, penyelenggara PSE baik private maupun publik belum menerapkan standar-standar pengamanan yang selayaknya bagi keamanan dataKedua, kegagalan instansi terkait dalam melakukan pengamanan siber/penerapan standard pengamanan.

“Seperti kita ketahui yang berdiri sejak tahun 2017 sudah memakai anggaran lebih dari Rp 7 triliun dan kita masih merasakan minimnya dampak atas keamanan siber kita,” ujar Herman.

Ketiga, rendahnya anggaran cyber security di berbagai lembaga negara dan lembaga penting seperti keuangan seperti OJK,Kementerian Teknis dan sebagainyaKeempat, banyaknya data kita yang disimpan di luar negeri.

Herman mencontohkan, data-data pemakaian kita di sosial media disimpan di server penyelenggara di luar negeri pula. Banyak e-mail penyelenggara negara/ASN memakai e-mail publik yang tentu saja merupakan celah kebocoran data negara juga.

Pemerintah saat ini tengah gencar memburu hacker Bjorka. Sosok ini dikenal membocorkan data pelanggan Indihome, KPU, registrasi kartu SIM, hingga melakukan doxing pada sejumlah tokoh.