Kembalikan Rp4 Miliar Uang Suap Calon Polisi, Polda Sulteng Kebakaran Jenggot?

Tak hanya LBH Sulteng, Pengamat Hukum Pidana Universitas Tadulako (Untad), Harun Nyak Itam Abu, juga menyebut upaya pihak Polda Sulteng mengembalikan uang yang diduga terkait gratifikasi dalam penerimaan calon siswa (casis) bintara Polri adalah hal yang keliru.

"Uang itu adalah barang bukti maka keliru kalau dikembalikan ke pihak yang memberikan dalam hal ini adalah orang tua casis," kata Harun.

Ia menjelaskan dugaan pemberian gratifikasi atau suap tersebut, masuk dalam kategori Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto UU Nomor 20 tahun 2001 yang di dalamnya mengatur 30 rumusan perbuatan korupsi.

Harun menjelaskan 30 rumusan itu jika dipadatkan hanya akan mendapatkan tujuh jenis perbuatan korupsi di antaranya pemberian gratifikasi atau suap.

"Temuan dugaan uang gratifikasi itu senilai Rp4,4 miliar adalah barang bukti tindak pidana seharusnya disimpan dan dibawa ke pengadilan, kecuali setelah ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka boleh dikembalikan," jelasnya.

Menurut dia, Polda Sulteng masih harus membongkar dalang dari tindak pidana pemberian gratifikasi casis Bintara Polri gelombang kedua tersebut karena menjadi atensi publik.

Harun mendorong Polda setempat tidak hanya mengkategorikan pemberian gratifikasi tersebut sebagai pelanggaran kode etik, tetapi lebih dari itu membawa kasus tersebut ke ranah pidana.

"Perkara itu tidak boleh disederhanakan menjadi pelanggaran kode etik, tetapi oknum polisi itu harus menjalani proses di pengadilan untuk menemukan siapa dalang dari perkara tersebut. Hal ini juga akan menjadi momentum Polri mengembalikan citra positif di mata publik," tutupnya.