Kronologi Brimob Tembak Warga di Kebun Sawit Ketapang Kalbar

Aksi dugaan kekerasan berujung penembakan warga sipil oleh personel Brimob di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang pada Sabtu (28/5/2020) membawa keprihatinan lantaran melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Warga yang harusnya dilindungi dan diayomi, justru menjadi korban tindak kekerasan aparat.

Terkait penembakan itu, Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, Hendrikus Adam mengatakan, pihaknya mengecam cara-cara kekerasan yang dilakukan aparat. 

"Kami meminta agar Kapolri dan lembaga negara lainnya seperti Komnas HAM maupun Ombudsmen RI dapat melakukan langkah segera sesuai kewenangannya untuk pengungkapan kasus ini," kata Adam.

Adam menyebut, bagaimanapun kekerasan berujung penembakan warga oleh personel Brimob yang merupakan aparatur negara tidak bisa dibenarkan.

Menurut Adam, pihak kepolisian justru terkesan bukan malah melayani, mengayomi, dan melindungi sebagaimana Peraturan Kapolri (Perkap) 22 Tahun 2010, tapi sebaliknya. Sementara, Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

"Langkah pendekatan keamanan yang dilakukan pihak perusahaan ini jelas menjadi ancaman dan berpotensi merenggut hak hidup maupun hak rasa aman warga, hak yang seharusnya menjadi kewajiban asasi negara melalui aparatur untuk pemenuhannya," kata Adam.

Adam menegaskan, tindak pengamanan perkebunan kelapa sawit PT Arthu Plantation, anak perusahaan group PT Eagle High Plantation oleh personel Brimob mestinya tidak terjadi karena hal ini aneh dan tidak lazim menurut aturan.

Berdasarkan Perkap 24 tahun 2007 tentang managamen sistem pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah jelas telah ada, yaitu satuan pengamanan (Satpam). Jika pengamanan kebun sawit perusahaan justeru dilakukan oleh personel brimob, maka hal ini malah tidak sejalan dengan peraturan Kapolri dimaksud.

"Kami meminta agar pihak kepolisian Kalimantan Barat juga dapat memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik atas tindak pengamanan perusahaan sawit oleh personil brimob dan bertanggungjawab memastikan keselamatan warga Desa Segar Wangi, Kabupaten Ketapang yang menjadi korban tindak kekerasan," kata Adam.

Hendrikus Adam juga menyoroti, jika dicermati, kejadian penembakan warga tersebut hanyalah bagian permukaan yang nampak dari sengkarut agraria yang terjadi di sekitar operasional perusahaan, dalam relasinya dengan hak-hak warga sekitar.

Sebab jika benar bahwa pemanenan dilakukan warga atas dasar sertifikat yang dimiliki sebagaimana berita dan juga informasi yang kami peroleh, namun perusahaan mengklaim sebagai GHUnya, maka berarti ada yang salah terkait dengan proses operasional perusahaan sawit dari sisi administrasi maupun terkait proses sosialnya selama ini.

Sehingga kasus yang terjadi patut diduga sebagai dampak dari masalah sebelumnya yang belum terselesaikan. Karena itu, apa yang terjadi tidak dapat dianggap remeh dan harus segera diungkap, ditindak dan diselesaikan permasalahannya.

Sementara itu, Anggota Dewan Daerah Walhi Kalimantan Barat, Agapitus, meminta aparat kepolisian (personel Brimob) menarik personelnya yang berada di perusahaan sawit PT Arthu Plantation maupun pada konsesi lainnya di Kalimantan Barat.

"Jangan ada dan hentikan intimidasi terhadap warga," katanya.

Agapitus meminta agar pihak kepolisian yang harusnya menjadi milik semua warga dan tidak justeru menjadi beking perusahaan.

"Polri itu milik semua dan jangan malah menjadi beking pihak perusahaan. Kami meminta kepada pemerintah daerah dan Pemkab Ketapang beserta jajarannya untuk melakukan evaluasi serius terhadap perizinan perusahaan dengan memastikan menyelesaikan permasalahan yang ada dan tidak membiarkannya berlarut," kata Agapitus.