Cabut Ijazah Alumni, Salah Satu Program Lawan Korupsi ala Muhammadiyah

Haedar juga tidak segan menerapkan langkah keempat, yakni mencabut ijazah alumni institusi pendidikan Muhammadiyah yang terlibat korupsi, sebagai upaya strategis melawan korupsi. Ia menyetujui saran dari Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuat upaya edukasi antikorupsi semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Cabut ijazah itu hal mudah yang bisa kami lakukan, saat ini kami akan membuat sistem yang lebih komprehensif sehingga bisa dilakukan lebih terstruktur di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah,” kata Haedar.

Kelima, Muhammadiyah dan KPK RI akan melakukan penelitian lanjutan perihal hasil penelitian yang telah dilakukan oleh KPK RI atau lembaga penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia dalam berbagai bidang.

Misal, pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, korupsi pada bidang sumber daya alam, korupsi di sektor pertambangan, korupsi di sektor perkebunan, korupsi di sektor perdagangan dan peternakan serta pangan, yang terkait ekspor dan impor, serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan praktek praktek korupsi.

Kerja sama ini juga dilakukan untuk pembangunan budaya anti korupsi melalui kampanye dan sosialisasi antikorupsi oleh lembaga pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah, baik ke seluruh tingkat lingkungan pendidikan Muhammadiyah maupun ke masyarakat luas. Hal ini juga mendorong pembangunan tata kelola yang baik dalam pengelolaan amal usaha milik Muhammadiyah.

Ketua KPK Agus Raharjo menuturkan MoU pencegahan tindak korupsi sudah dilakukan dengan NU dan hal yang sama dilakukan juga dengan Muhammadiyah. MoU ini bertujuan untuk membentuk karakter bangsa.

“Muhammadiyah sudah lebih dulu punya kurikulum dan sistem untuk melawan korupsi dan akan disinergikan dengan sistem yang dimiliki KPK,” ujar Agus.

Ia menilai, Muhammadiyah sebagai oraganisasi massa besar di tanah air memiliki banyak masjid, pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi yang signifikan untuk membentuk karakter bangsa. Pemberdayaan rakyat juga diterapkan sehingga pada waktunya masyarakat bisa memberikan pengawasan secara signifikan pada jalannya pemerintahan.

Agus menyebutkan dampak dari korupsi merugikan rakyat, seperti merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat.

“Ini biasanya dilakukan isntansi membeli barang dan pengajuan harganya lebih mahal ketimbang harga pasar, jadi susah membuat harga kompetitif di pasar,” ucapnya.

Selain itu, korupsi juga menyebabkan kejahatan lain berkembang, seperti pencucian uang, penyalahgunaan jabatan, dan penipuan. Korupsi meruntuhkan hukum dan merusak proses demokrasi.

“Pada akhirnya korupsi menurunkan kualitas hidup atau kualitas pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.