Terdampak Lumpur Lapindo, Jawa Timur Bangun Pelabuhan

Liputan6.com, Surabaya - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengizinkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengelola Pelabuhan New Tanjung Tembaga di Probolinggo. Jawa Timur pun sejauh ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhak pengelola pelabuhan berstandar nasional tersebut.

"Ini sangat membanggakan, kado manis hari jadi ke-70 Provinsi Jatim dari pemerintah pusat," tutur Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Jumat (9/10/2015).     

Pakde Karwo, demikian gubernur biasa disapa, mengatakan bahwa Pelabuhan Probolinggo memiliki potensi tinggi. Dengan aktifnya pelabuhan itu, barang-barang dari daerah Pasuruan dan sekitarnya tidak perlu ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Ini akan mengurangi beban di jalan raya serta memangkas biaya pengiriman barang," kata dia.

Probolinggo memiliki Pelabuhan Tanjung Tembaga yang memiliki kedalaman 2,5 meter dikelola Pelindo III, Pelabuhan New Tanjung Tembaga yang kedalamannya mencapai 6-8 meter untuk dermaga satu, dan dermaga dua 10-11 meter. Ada juga Pelabuhan Perikanan Mayangan yang dikelola Dinas Perikanan.

Pakde Karwo menegaskan bahwa latar belakang dibangunnya Pelabuhan New Tanjung Tembaga ini karena adanya Lumpur Lapindo. Lumpur sangat mengganggu transportasi arus barang dari Pasuruan, Probolinggo, dan daerah sekitaraya.

"Khusus dermaga dua ini, proses pembangunannya masih setengah. Sedangkan, dermaga tiga rencananya kedalamannya mencapai 14 meter," ujar dia.
    
Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi memastikan pemberian kewenangan pengelolaan dan pengoperasian akan turun dalam beberapa hari ke depan.
    
"Surat Izin Pengoperasian Sementara turunnya menunggu waktu saja, sebab sudah ada perintah dari Menteri Perhubungan," kata Wahid.
    
Penjabat Bupati Lamongan ini mengatakan Pelabuhan New Tanjung Tembaga untuk dermaga satu bisa disandari dua kapal yang masing-masing berkapasitas 5.000 Gross Ton (GT). "Sedangkan dermaga 2 yang pembangunannya masih setengah jadi akan diuji coba pengoperasiannya," ujar Wahid.
    
Wahid menyatakan bahwa setelah diserahkan ke Pemprov Jatim, maka yang bakal mengelola pelabuhan ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov, yaitu PT Delta Arpha Bahari Nusantara (DABN). BUMD ini sudah berdiri dan siap menjalankan tugas pengoperasian pelabuhan. (Hmb/Mut)