KPU: People Power Hak Konstitusi Warga Negara, Harus Dihargai

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, isu people power hal biasa terjadi di setiap pemilu. Pihaknya menganggap bahwa hal itu bagian hak  berpendapat.

"Kami menganggap ini bagian berpendapat yang harus dihargai. Bagian dari hak konstitusi warga negara," kata Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Pihaknya melihat tidak akan ada indikasi tindakan yang lebih jauh, selain penyampaian aspirasi. Ia mengimbau supaya elite politik menenangkan konstituennya masing-masing.

"Tidak melakukan tindakan kekerasan, di luar koridor hukum yang ada. Semoga itu didengar dan dipatuhi konstituen masing," harap Pramono.

Pramono juga  mengapresaiasi masyarakat yang membagikan video-video kecurangan Pemilu 2019.

"Tentu kita sangat berterimakasih atas beredarnya video-video seperti ini. Tentu menjadi bagaian partisipasi masyarakat untuk menginformasikan kami," kata Pramono.

Namun, menurutnya hal itu tetap harus diperlakukan sebagai informasi awal dan belum bisa disebut pelanggaran. Menurutnya, untuk memastikan bukti itu sebuah pelanggaran pemilu atau tidak adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Saksikan video pilihan di bawah ini: