BEM Unindra Jakarta Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan Pasca Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki mengatakan, seiring usainya Pilkada 2024, maka ketegangan karena perbedaan pilihan politik dalam Pilkada juga harus mereda.

Menurut Wahid, proses politik lima tahunan tidak boleh menjadi ruang perpecahan dan disintegrasi dalam masyarakat. Sebab polarisasi dapat berujung permusuhan akibat pilihan politik.

“Konflik dukungan politik yang terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat, utamanya di kalangan akar rumput,” kata Wahid dalam keterangan diterima, Senin (9/12/2024).

Wahid menyatakan, Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin dan bukan ajang untuk memupuk permusuhan dan disintegrasi. Karena itu, berbeda pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban dan persaudaraan, terutama pasca pagelaran Pilkada.

“Kita semua mesti paham, Pilkada hanya ‘karnaval’ demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” lanjut aktivis HMI itu.

Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.

“Kita pernah mengalami efek politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi politik elektoral. Perbedaan pilihan politik adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut. Setelah Pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.

Wahid mewanti, provokasi dan agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya di dunia nyata, ujaran fitnah dan kebencian akibat pilihan politik juga menyebar di linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antar pendukung kandidat terus menguat.

Dia pun mengajak, semua pihak untuk merawat harmoni sosial pasca Pilkada. Tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun juga peran masyarakat utamanya kalangan pemuda sangat signifikan untuk mengantisipasi konflik berlarut akibat kompetisi politik.

“Pasca proses politik elektoral Pilkada kali ini, publik Indonesia dihadapkan pada potensi keterbelahan dan polarisasi. Persis pada titik itu, pemuda, milenial, dan mahasiswa memiliki peran urgen untuk menjadi perekat keakraban berwarga negara melalui penguatan pendidikan politik,” Wahid menutup.