Kiai Kampung Ajak Pasangan Capres-Cawapres di Pilpers 2024 Berdialog, Bakal Bahas 3 Isu

(Ka-ki) Pembina Jami'iyah Lil Maslahati Ummah, Najib Salim Attamimi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi, dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Marsudi Syuhud, berbicara soal Pilpres 2024. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta Jami'iyah Lil Maslahati Ummah bakal mengundang capres-cawapres yang menjadi peserta Pilpers 2024 untuk berdialog dengan kiai kampung se-Indonesia. Acara rencana itu diselenggarakan di Malang, Jawa Timur pada 18 November 2023 mendatang.

Pembina Jami'iyah Lil Maslahati Ummah, Najib Salim Attamimi, menyampaikan kiai kampung se-Indonesia menyoroti beberapa hal. Pertama, terkait rendahnya dukungan pemerintah terhadap petani dan kemajuan di sektor pertanian.

"Ketimpangan antara desa kampung dengan perkotaan, segala macam yang kami soroti. Petani kesulitan memperoleh pupuk dan harga jual produk pertanian murah," kata Najib saat ditemui, Rabu (1/11/2023).

Kedua, soal perbedaan kualitas pendidikan untuk warga desa di pondok pesantren. Kiai Kampung menginginkan persamaan perlakuan dengan sekolah negeri maupun sekolah perkotaan. Karena mereka menganggap anak di desa juga warga negara Indonesia.

Ketiga, adanya ketimpangan pelayanan kesehatan akibat rendahnya kualitas fasilitas kesehatan di pedesaan.

"Menyangkut layanan kesehatan baik ke desa maupun ke kota. Kalau di kota lebih banyak rumah sakit tapi kurang dapat pelayanan baik. Padahal masyarakat sudah bayar asuransi BPJS. Mungkin dibuat aturan agar dapat pelayanan setara sesama masyarakat," ujar dia.

Najib mengatakan, kiai-kiai Kampung akan menyampaikan aspirasi secara langsung ke capres-cawapres Pemilu 2024. Ada tiga isu yang menjadi prioritas yaitu kesejahteran, pendidikan dan kesehatan.

"Kita sudah lakukan diskusi bertahap dari seluruh Indonesia bahas itu. Kita melihat kita sampaikan dalam bentuk resolusi wujud orangnya juga suruh ngomong sendiri ke calon presiden," ujar dia.

Najib berharap ada intervensi dari presiden maupun wakil presiden untuk memperbaiki masalah-masalah itu. Najib mengungkit kembali eksistensi kiai Kampung pada 2004 silam.

"Zaman Pak SBY-JK Kita mencoba memberikan kesempatan kiai-kiai Kampung menyampaikan permasalahan ril di perdesaan agak lumayan ditanggapi presiden terpilih dan wakil presien Jusuf Kalla waktu," ujar dia.

2 dari 4 halaman

Program Capres-Cawapres Harus Sampai ke Kiai dan Pesantren

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Marsudi Syuhud menyampaikan, pihaknya telah berdialog dengan kiai Kampung yang selama ini hanya menjadi target market untuk mencari voters. Hasil dialog, ia mengaku jadi tahu apa yang dipikirkan dan diharapkan kiai-kiai kampung.

"Kiai Kampung ini punya pondok pesantren yang kalau dibawah NU sekitar 26 ribu itu santrinya sekitar 6 juta sampai saat ini. Nah mengharapakan Undang-Undang Pesantren yang sudah ada mestinya pun harus segera dibumikan sehingga di sana ada hak pesantren yang tidak saja hak itu munculnya atau dapat dari pemerintah pusat tapi juga sampai pemerintahan daerah. Banyak daerah yang belum melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang pesantren itu," ujar dia.

"Padahal pesantren masyarakat yang mandiri jadi tidak sekedar hanya ketika dibutuhkan saja kiai-kiai itu didatangi tapi programnya pun harus datang ke sana," sambung dia.

Marsudi menyampaikan, pernyataannya ditujukan untuk semua calon presiden dan calon wakil presiden.

"Keinginan kami nanti satu per satu kalau tidak bisa kumpul kita akan mengadakan diskusi dan mengadakan dialog share idea antara kiai Kampung dengan calon-calon presiden dan calon wakil presiden," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Luberjurdil

Marsudi mengharapkan pemilu berjalan luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di tengah panasnya tensi politik

Dia mengatakan, semua pihak harus menjaga kebersamaan keberlangsungan pemilu ini jangan sampai agenda 5 tahunan yang sudah disepakati menjadi undang-undang tidak terlaksana dengan baik terlaksana.

"Harapan harus terlaksana dengan baik bisa memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin di ajarannya para kiyai di pondok pesantren hukumnya fardu. Memilih presiden hukumnya fardu maka diharapkan untuk bangsa Indonesia jangan ada yang golput," ujar dia.

"Jamgan ada fitnah diantara mereka, jangan ada hoaks, jangan ada caci-maki jangan ada perbuatan yang melanggar hukum bersama-sama kita hormati untuk pemilu ini bisa berjalan dengan baik," dia menambahkan.

4 dari 4 halaman

Tagih Komitmen

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menerangkan, pihaknya mau menangih komitemen dari capres dan cawpres. Menurut dia, kiai kiai Kampung merupakan satu komunitas harus diperhitungkan selama ini di dalam setiap pemilu maupun pilkada.

"Mumpung dalam suasana ini. Nah itu tema utamanya disitu kita menangih ini ada tadi seperti ki samapaikan ada hubungan timbal balik, keuntungan timbal balik yang bisa diberikan," ujar dia.

Hendradi menyebut, sebanyak 200 kiai turut terlibat dalam dialog bersama pasangan capres-cawapres. Mereka yang hadir merupakan respresentasi dari kyai kampung di seluruh Indonesia.

"Kemudian ini seperti tadi disampaikan akan diselenggarakan untuk satu waktu capres cawapres hadir kalau tidak bisa digilir. Kita rencanankan dilaksankan Di malang jawa timur, tanggal 18 November ini. Dan kita masih nunggu komitmen dari yang lain hadir kapan untuk itu," tandas dia.