PDIP Sebut Gibran Membangkang, Ini Kata Kubu Prabowo

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah bicara mengenai kejelasan status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawapres Prabowo Subianto. Basarah yakin putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah memahai aturan di PDIP.

"Ketika beliau menjadi elitenya PDIP, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan," kata Basarah di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10).

Basarah menjelaskan, dalam konteks pemilu dan pilpres, kongres PDIP sudah memutuskan memberikan mandat kepada Ketum Megawati Soekarnoputri. Salah satunya, Megawati diberi wewenang penuh untuk memutuskan siapa bakal capres da cawapres yang akan diusulkan atau diusung PDIP.

Kini, lanjut Basarah, Megawati sudah menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan kongres untuk memutuskan Ganjar Pranowo - Mahfud MD sebagai capres dan cawapres. Dengan hal ini, seluruh kader wajib mematuhinya.

"Termasuk Mas Gibran wajib hukumnya mematuhi, untuk mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri itu," ujarnya.

Maka, Basarah menegaskan, bila ada kader yang mencalonkan di pilpres di luar garis keputusan partai, maka hal itu adalah pembangkangan.

"Bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik," tuturnya.

Basarah menilai, dengan keputusan Gibran mencalonkan cawapres, maka secara etika politik ia sudah keluar dari PDIP. Sehingga, tak perlu lagi bicara surat resmi pemberhentian Gibran dari PDIP.

"Bukan hanya keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," ujarnya

"Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," tambahnya.

Sehingga, Basarah melanjutkan, kini PDIP menunggu etika politik dari Gibran untuk mengundurkan diri dari PDIP atau mengembalikan Kartu Tanda Anggota partai.

"Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang Timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya, nah saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini," ungkapnya.

Basarah menunggu etika baik Gibran kepada Megawati Soekarnoputri. Dia pun mengungkit soal Presiden Jokowi, Gibran hingga Bobby Nasution yang telah dilahirkan dan dibesarkan PDIP.

"Kita tunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik beliau kepada Ibu Mega, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan, membesarkannya, dan menjaganya, selama 22 tahun Pak Jokowi sejak Wali Kota Solo dua periode, Gubernur DKI," tutur Basarah.

"Presiden Republik Indonesia hampir dua periode, juga melahirkan, menjaga Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo, dengan seluruh sela orde partai yang ada di sana, termasuk fraksi PDIP di DPRD Kota Solo, juga melahirkan, menjaga Mas Bobby sebagai Wali Kota," pungkas dia.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka