Cak Imin Singgung soal Netralitas TNI di Pemilu 2024: Jangan Cuma Petinggi

Cak Imin Penuhi Panggilan Pemeriksaan di KPK — Berdasarkan sumber Liputan6.com, tiga pihak yang sudah dijerat sebagai tersangka yakni Politikus PKB Reyna Usman yang saat korupsi itu terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi komitmen netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk Pemilu 2024.

Hal ini menanggapi soal TNI yang merilis 11 poin larangan sekaligus komitmen netralitas prajurit.

Menurut dia, komitmen netralitas TNI dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan Pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.

"Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Saya ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu," kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan ini menuturkan, sebagai tindakan nyata dari netralitas untuk Pemilu 2024, TNI bisa mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait kepada prajurit-prajuritnya.

Tujuanya, agar sikap netral tidak hanya dipedomani oleh atasan namun juga seluruh anggotanya.

"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Nah, di sini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI," kata dia.

Di sisi lain, Cak Imin juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung. Dia percaya, dengan hal tersebut maka TNI dapat ikut berperan

membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan. "Jadi misalnya ada pelanggaran (oleh prajurit TNI) ya mau enggak mau harus disanksi tegas," ungkap dia.

2 dari 2 halaman

11 Poin

Berikut 11 poin larangan sekaligus komitmen netralitas prajurit TNI yang harus dipedomani jelang Pemilu 2024:

Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apa pun berkaitan dengan kontestan pemilu dan pilkada kepada keluarga atau masyarakat;
Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu atau pilkada di instansi dan peralatan milik TNI;
Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara;
Secara perorangan/satuan/fasilitas terlibat pada giat pemilu dan pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI;
Melakukan tindak dan/atau pernyataan apa pun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat memengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu;
Secara perorangan/satuan/fasilitas menyambut dan mengantar peserta kontestan;
Menjadi anggota KPU, Panwaslu, panitia pemilih, panitia pendaftaran pemilih, peserta dan/atau juru kampanye;
Terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai;
Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu;
Melakukan tindak dan/atau membuat pernyataan apa pun yang bersifat memengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
TNI
Peristiwa
Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
TNI
Update Pemilu 2024
Cak Imin