Ketentuan Usia Capres-Cawapres Diuji ke MK, Deconstitute: Beri Kesempatan Orang Muda

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya mengabulkan gugatan atas pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capresdan cawapres).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Democracy and Constitution Institute (Deconstitute), Harimurti Adi Nugroho, menanggapi masalah usia minimal capres dan cawapres yang kembali dipersoalkan sejumlah pihak dan kini sedang diuji di MK.

Harimurti mengatakan bahwa pengabulan atas gugatan tersebut dapat memberi banyak faedah bagi ketatanegaraan Indonesia saat ini, di antaranya adalah untuk mengurangi pengebirian hak konstitusional warga negara dan memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia. Ia yakin MK sangat paham betapa sulitnya syarat menjadi capres dan cawapres berdasarkan aturan yang berlaku saat ini.

“Aturan Presidential Threshold 20% yang sekarang berlaku itu saja sudah sangat mempersulit, seharusnya ketentuan batas minimal usia 40 tahun ini juga tidak jadi alat untuk mengebiri hak konstitusional warga negara. Kita harus manfaatkan momentum bonus demografi. Berikan kesempatan bagi orang muda yang kompeten menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut kolaborasi dan kompetisi,” kata Harimurti dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).

Ia juga mengatakan sebaiknya MK tidak menganggap masalah batasan usia capres dan cawapres ini sebagai kebijakan hukum yang sifatnya terbuka atau open legal policy.

“Saya sudah baca permohonan yang diajukan para pemohon. Banyak argumen kuat yang digunakan dalam permohonan tersebut. Di UU Pemilu sebelumnya juga dibolehkan usia minimal 35 tahun. Kalau masalah batasan usia ini dianggap sebagai open legal policy, nanti bisa jadi usia yang ditetapkan sering berubah-ubah tergantung kepentingan politik,” ujarnya.

Menurut Harimurti, apabila tidak mengabulkan perubahan syarat usia minimal untuk posisi capres, paling tidak MK menetapkan perubahan syarat usia minimal untuk posisi cawapres.

“Sebagian menganggap posisi cawapres adalah sebagai ban serep. Nah, masa kaum muda yang berpengalaman juga tidak diberi kesempatan untuk mengisi posisi cawapres ini,” tambahnya.