KPU Resmi Layangkan Banding atas Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024

Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, bersama komisioner KPU saat meresmikan peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Usai tahapan awal Pemilu 2024 resmi dibuka, KPU akan langsung merancang perencanaan program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan Pemilu 2024. Hal ini dibenarkan oleh Komisioner KPU Mochammad Afifuddin.

Dia menyatakan, KPU telah mengirimkan memori banding pada hari ini, Jumat (10/3/2023). Menurut Afif, hal itu menjadi upaya hukum KPU usai putusan penundaan Pemilu 2024 yang dijatuhkan PN Jakpus atas gugatan perdata yang dilayangkan Partai PRIMA.

“Pada hari ini, Jumat 10 Maret 2023, KPU resmi menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 2 Maret 2023 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Afif melalui pesan singkat.

Afif merinci, Akta Pernyataan Banding yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki nomor 4/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2023.

Dia menjelaskan, selain menyatakan banding terhadap Putusan PN Jakarta Pusat, KPU juga telah menyerahkan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST.

“Pernyataan Banding yang dilakukan oleh KPU terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sebagai bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi dan menyikapi Gugatan yang diajukan oleh PRIMA,” jelas Afif.

Afif memastikan, langkah hukum sesuai koridor telah dijalankan. Kini pihaknya tinggal menunggu putusan yang akan diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Selanjutnya, KPU menunggu putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Banding yang diajukan,” urai Afif.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Adil Makmur atau PRIMA dan memerintahkan pada KPU, menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Menanggapi putusan itu, KPU akan mengajukan banding. KPU juga tetap akan melanjutkan tahapan pemilu yan...

2 dari 2 halaman

KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tetap Berjalan

Sah, Ini Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024 — Suasana pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar acara pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024. 17 partai politik yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024 pun telah mendapatkan nomor urutnya masing-masing. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Afif memastikan, berjalannya proses hukum tidak akan memberhentikan rangkaian Pemilu 2024. Dia meyakini, semua tahapan terus dijalankan sesuai dengan waktunya.

Contohnya saat menjalankan uji publik tentang rancangan peraturan KPU tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berlangsung di kantor pusat KPU.

“Uji ini menunjukkan komitmen kita bahwa tahapan pemilu berjalan sesuai dengan PKPU nomor 3, semua proses tahapan kita bahas tidak ada sama sekali gangguan,” tegas Afif.

Afif menegaskan, KPU fokus dan serius untuk terus menjalankan tahapan Pemilu 2024 dan jauh dari tudingan miring pascaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundan pemilu.

“Karena disampaikan beberapa pihak di situasi hari-hari ini terkait putasan PN Jakpus atas gugatan yang dilakukan Partai PRIMA,” ucap Afif menutup.