Cerita Mahfud Md soal Perubahan Aturan Pilkada di Indonesia dari Masa ke Masa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membeberkan pengalamannya selama terlibat dalam pembahasan aturan Pilkada di Indonesia dari masa ke masa. Hingga kondisinya yang saat ini bersinggungan dengan pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Bahwa Pilkada tahun ini harus membangun kualitas demokrasi dan jauh dari korupsi. Lalu sesudah pandemi ditambah satu lagi, kualitas demokrasi jauh dari korupsi dan aman dari Covid-19," tutur Mahfud dalam diskusi virtual, Jumat (11/9/2020).

Mahfud mulai mengingatkan pada 2012 lalu, KPK, KPU, Kemendagri, MK, dan Kemenko Polhukam pernah terlibat diskusi di Hotel Mulia. Agenda tersebut berangkat dari keprihatinan Pilkada langsung yang telah menimbulkan masalah besar.

"Maraknya korupsi yang semakin besar, saya pada waktu itu memberi 12 catatan kelemahan Pilkada langsung itu. Antara lain pemalsuan surat-surat, teror terhadap pemilih, penyalahgunaan jabatan, dan macam-macamlah," kata dia.

"Penyuapan terutama, antarpejabat, penyuapan dari cukong, penyuapan dari calon kepada pemilih yang kita kenal politik uang, waktu itu dianggap sudah sangat merusak," jelas Mahfud.

Di tahun 2012 itu juga, lanjut Mahfud, pimpinan ormas besar Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah menyatakan Pilkada langsung itu adalah Pilkada yang lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.

Hingga akhirnya muncul keputusan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu mengeluarkan amanat presiden yang meminta agar Undang-Undang Pilkada diubah dari pemilihan langsung ke DPRD.

"Itu semua parpol setuju, aklamasi, parpol-parpol tidak ada yang menolak di dalam lobi-lobi itu," kata Mahfud.

Saksikan video pilihan di bawah ini: